Marak OTT, Uji Publik Cakada Masih Relevan

Politik  SELASA, 20 NOVEMBER 2018 , 21:35:00 WIB | LAPORAN: ALDI FERDIAN

Marak OTT, Uji Publik Cakada Masih Relevan

Denden Deni Hendri/RMOLJabar

RMOLJabar. Uji publik calon kepala daerah (Cakada) dinilai masih relevan meskipun telah dihapus dalam UU Pilkada. Selama 2018 saja, hampir 20 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Demikian diungkapkan Denden Deni Hendri selaku penulis buku "Argumentasi Kebijakan Uji Publik Calon Kepala Daerah", Senin (19/11).

Kendati banyak yang menolak, pihaknya tetap berupaya untuk menghasilkan calon kepala daerah berintegritas. Salah satu yang ditawarkannya yakni lewat uji publik.

"Cuman sampai sekarang, format ideal uji publik itu belum ditemukan," kata Denden usai Diskusi Publik dan Bedah Buku di Unpad Training Center (UTC), Bandung.

Dalam bukunya, Denden menawarkan format uji publik tersebut yakni dengan sertifikasi calon kepala daerah. Di mana KPK, BNN, forum rektor, tokoh masyarakat dan akademisi ikut dilibatkan dalam sertifikasi tersebut.

"Forum ad hoc misalkan terbentuknya, tidak apa-apa. Meskipun belum terlembagakan," jelas Denden.

Hadir dalam acara, Direktur Eksekutif Polsight Yusa Djuyandi dan Peminat Psikologi Politik Indra Kusumah. [aga]

Komentar Pembaca
Wartawan Diselamatkan TNI

Wartawan Diselamatkan TNI

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 12:00:00

Prabowo Tenangkan Pendukung: Kekerasan Jangan Dibalas Kekerasan
Sampai Hari Raya

Sampai Hari Raya

KAMIS, 23 MEI 2019 , 10:00:00