Uji Publik Cakada: Diterima Masyarakat Akademik, Ditolak Partai Politik

Hal itu dikatakan Denden Deni Hendri selaku penulis buku "Argumentasi Kebijakan Uji Publik Calon Kepala Daerah" di Unpad Training Center (UTC), Bandung, Senin (19/11).

Menurutnya, apabila teknisnya sudah jelas dan dilakukan pendekatan yang baik. Bukan tidak mungkin dengan agenda setting yang baik kalangan DPR akan menerima usulan uji publik calon kepala daerah tersebut.

"Kita lihat apakah nanti punya kesempatan untuk merevisi (UU Pilkada) sebelum 2024 menuju Pemilu 7 kotak suara itu," ucap Denden.

Dia menambahkan, upaya untuk mengkampanyekan pentingnya uji publik cakada terus dilakukan. Terutama mengapa uji publik itu harus masuk dalam UU Pilkada.

"Salah satu kampanye yakni di kampus," pungkas Denden. [aga]