Uji Publik Cakada: Diterima Masyarakat Akademik, Ditolak Partai Politik

Politik  SELASA, 20 NOVEMBER 2018 , 21:54:00 WIB | LAPORAN: ALDI FERDIAN

Uji Publik Cakada: Diterima Masyarakat Akademik, Ditolak Partai Politik

Ilustrasi/Net

RMOLJabar. Uji publik calon kepala daerah kemungkinan hanya akan didukung masyarakat akademik. Pasalnya, partai politik jelas menolak dikarenakan teknis uji publik tersebut tidak jelas.

Hal itu dikatakan Denden Deni Hendri selaku penulis buku "Argumentasi Kebijakan Uji Publik Calon Kepala Daerah" di Unpad Training Center (UTC), Bandung, Senin (19/11).

Menurutnya, apabila teknisnya sudah jelas dan dilakukan pendekatan yang baik. Bukan tidak mungkin dengan agenda setting yang baik kalangan DPR akan menerima usulan uji publik calon kepala daerah tersebut.

"Kita lihat apakah nanti punya kesempatan untuk merevisi (UU Pilkada) sebelum 2024 menuju Pemilu 7 kotak suara itu," ucap Denden.

Dia menambahkan, upaya untuk mengkampanyekan pentingnya uji publik cakada terus dilakukan. Terutama mengapa uji publik itu harus masuk dalam UU Pilkada.

"Salah satu kampanye yakni di kampus," pungkas Denden. [aga]

Komentar Pembaca
Politisi PDIP: Tim Kami Over Acting!

Politisi PDIP: Tim Kami Over Acting!

SELASA, 18 DESEMBER 2018 , 15:00:00

Harga Sawit Turun, Ini Beda Solusi SBY dan Jokowi

Harga Sawit Turun, Ini Beda Solusi SBY dan Jokowi

SENIN, 17 DESEMBER 2018 , 17:00:00

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Oded Buka Road Show Senam 2018

Oded Buka Road Show Senam 2018

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 09:21:00

Belajar Wayang

Belajar Wayang

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 19:22:00

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

SABTU, 01 DESEMBER 2018 , 09:50:00