Penderita Gangguan Jiwa Masuk DPT Pemilih, Pertanggungjawabannya Bagaimana?

Politik  SELASA, 20 NOVEMBER 2018 , 22:18:00 WIB | LAPORAN: AGA GUSTIANA

Penderita Gangguan Jiwa Masuk DPT Pemilih, Pertanggungjawabannya Bagaimana?

Ilustrasi/Net

RMOLJabar. Penderita gangguan jiwa diperbolehkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikut pemungutan suara pada Pemilu 2019.

Sebagaimana keputusan KPU memasukkan penderita gangguan jiwa dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Saya menyesalkan sikap dan keputusan KPU yang memasukkan orang tak waras dalam DPT sebagai pemilih," kata Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule kepada wartawan, Selasa (20/11).

Menurutnya, dalam peraturan hukum Indonesia, orang dengan gangguan kejiwaan atau gila tidak bisa diadili. Maka seharusnya sama dengan hak pilih dan dipilih dalam pemilu.

"Ketika orang tak waras diperbolehkan memilih tentu tak bisa mempertanggungjawabkan pilihannya," ujar Iwan seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.

Dia menambahkan, dalam menjalankan demokrasi tentu memiliki dan akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula dengan masyarakat pemilih dan calon yang dipilih.

"Bagaimana mungkin kita bisa meminta pertanggungjawaban dari orang tak waras. Dan kami bukan orang tak waras yang mau dipilih," tegas Iwan. [aga]

Komentar Pembaca
Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Oded Buka Road Show Senam 2018

Oded Buka Road Show Senam 2018

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 09:21:00

Belajar Wayang

Belajar Wayang

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 19:22:00

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

SABTU, 01 DESEMBER 2018 , 09:50:00