Kabupaten Tasikmalaya

Hindari Kegaduhan Masyarakat Diminta Bijak Dalam Beropini

Politik  SABTU, 29 DESEMBER 2018 , 11:04:00 WIB | LAPORAN: IRPAN WAHAB

Hindari Kegaduhan Masyarakat Diminta Bijak Dalam Beropini

foto/RMOLJabar

RMOLJabar. Salah seorang anggota tim Pembela Ulama Jawa Barat sekaligus anggota Bantuan Hukum Front (BHF) DPW FPI Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Asep Heri Kusmayadi mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat dari kalangan dan kelompok manapun untuk bersikap bijaksana dalam menyampaikan pendapat, gagasan, informasi ataupun berita khususnya di media sosial (medsos).

Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berujung menimbulkan kebencian yang memancing permusuhan serta menimbukan perpecahan umat.

Sikap bijaksana itu harus ditanamkan mengingat perkembangan situasi menjelang pesta demokrasi 17 April 2019 mendatang, dan seiring dengan pesatnya kemajuan tekhnologi informasi seperti sosial media yang cenderung dimanfaatkan untuk menyampaikan berita berita bohong, hoax, ujaran kebencian, isu sara dan mengumbar kejelekan,

"Kami tekankan kepada semua pihak siapapun itu dan dari golongan serta kelompok manapun, untuk menahan diri dan berfikir jernih sebelum berucap. menyampaikan pendapat atau gagasan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Hari ini dan sampai kapanpun masyarakat butuh kedamaian, keamanan dan kenyamanan," tutur Asep, sabtu (29/12).

Ditambhaman Asep, jika berujar tanpa didasari fakta dan data, maka beresiko berusan dengan hukum. Karena negara kita merupakan negara hukum.

"Di negara hukum ini, aturannya sudah sangat jelas ketika menyebar hoax, membuat orang lain tidak suka dan bila ada pihak yang melakukan pencemaran nama baik misalnya, maka dijerat dengan KUH Pidana, demikian pula  penggunaan sosial media dalam penggunaanya, diatur oleh Undang Undang ITE, sehingga mari berhati hati," ujar Asep.

Masyarakat terutama umat Islam di Tasikmalaya, untuk tidak sekedar mampu menunaikan solat lima waktu dan membaca Al Quran, tetapi juga mampu menahan diri, bertutur kata santun menjaga etika menjunjung tinggi akhlaq.

"Esensinya adalah bagaimana diri kita masing masing mampu mengendalikan diri dan tidak turut serta menyumbang kegaduhan dalam lingkungan yang lebih luas. Belum tentu apa yang menurut kita jelek dan kita benci hari ini adalah jelek. Bekhusnudzon lebih utama," ucap Asep.

Ditambahkan, dalam perkembangan situasi seperti ini, sejatinya pemerintah (eksekutif dan legislatif) hadir di tengah tengah masyarakat melakukan pencegahan, memberi pencerahan serta mengajak masyarakat untuk menahan diri agar tidak larut dan terlibat dalam kondisi dimana masyarakatnya gaduh, resah serta sulit untuk bersatu.

"Yang kami rasakan hari ini, pemerintah seolah bersikap apatis dengan membiarkan rakyatnya seadanya. Pemerintah seharusnya hadir dan mengantisipasi setiap perkembangan yang mengancam kedamaian dan ketentraman serta kenyamanan dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Demikian pula tokoh agama, tokoh masyarakat diharapkan bahu membahu menarik keluar umat dari kondisi seperti saat ini, jangan menunggu akibat," kata Asep.

Hal yang tidak kalah penting menurut Asep, adalah bahwa penagakan hukum oleh aparat penegak hukum harus dilakukan seadil adilnya. Hukum dijalankan dengan tidak tebang pilih. "Kita sangat tidak berharap adanya diskriminasi. Hukum harus ditegakkan seadil adilnya," pungkas Asep.[son]




Komentar Pembaca
Soal Lahan, Jusuf Kalla Bela Prabowo

Soal Lahan, Jusuf Kalla Bela Prabowo

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 , 19:00:00

Hilmar Farid - Kebudayaan Bab II (Bag.2)

Hilmar Farid - Kebudayaan Bab II (Bag.2)

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 , 10:00:00

#JokowiBohongLagi Dan Bukti-buktinya

#JokowiBohongLagi Dan Bukti-buktinya

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 , 07:00:00