Jawa Barat

Analis Politik, Miqdad : Kepala Daerah Boleh Jadi Timkam Asal Cuti

Politik  RABU, 09 JANUARI 2019 , 10:08:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

Analis Politik, Miqdad : Kepala Daerah Boleh Jadi Timkam Asal Cuti

foto/RMOLjabar

RMOLJabar. Maraknya baligho, Spanduk dan Alat Peraga Kampanye (APK) lainnya yang memuat Kepala Daerah menjadi Tim Kampanye dalam Pilpres 2019 dinilai tak melanggar aturan

Hal itu dijelaskan Analis Politik Miqdad Husein kepada RMOL Jabar, Rabu (9/1) pagi.

Ia menegaskan, regulasi Pemilu tak mempersoalkan Kepala Daerah baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota maupun Wakil Walikota. Bahkan, jelas Dia, secara eksplisit mekanisme Kepala Daerah menjadi Tim Kampanye diatur dalam PKPU.

"Kepala Daerah dan Wakil, Jabatan politik. Jadi ngak masalah. PKPU Nomor 23 tahun 2018 dan perubahannya telah mengatur itu," kata Miqdad

"Jadi kampanye boleh asal cuti tanpa tanggung negara atau saat libur. Libur tak perlu cuti," tambahnya.

Miqdad mengemukakan, begitu pun APK. Ia menilai bukan sebuah pelanggaran dalam Pemilu. Sebab, aturan lain mengatur soal itu.

"Kalau gambar ada aturan lainnya. Bukan pelanggaran. Tuh aturannya," pungkas Miqdad seraya mengirimkan petikan aturan PKPU nomor 23 tahun 2018.

Diketahui, aturan Kepala Daerah menjadi Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye diatur dalam PKPU nomor 23 Tahun 2018 pasal 59 dan 62.[son]




Komentar Pembaca