Distribusi Bansos Bakal Dikawal Polisi

Pemerintahan  SABTU, 12 JANUARI 2019 , 07:20:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

Distribusi Bansos Bakal Dikawal Polisi

Tito Karnavian Dan Agus Gumiwang/Ist

RMOLJabar. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Polri untuk mengawasi distribusi bantuan sosial (Bansos). Penandatanganan itu dilakukan di Mabes Polri, Jakarta.

Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan kesepahaman ini disepakati untuk mengawal program pemerintah khususnya terkait dengan bansos agar mencapai Kriteria 6T.

"Kriteria 6T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi," ucap Agus dalam keterangan yang diterima kantor berita RMOLJabar, Sabtu (12/1).

Jika enam T ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, sambung Agus, maka program yang ada di Kementerian Sosial, khususnya bantuan sosial yang memang ditujukan untuk membantu masyarakat yang tergolong PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) bisa tepat sasaran.

"Masyarakat yang termasuk ke dalam PMKS, seperti anak yang terjerat kasus hukum, pengidap HIV/AIDS, disabilitas, dan sebagainya," ungkapnya.

Anggaran Kementerian Sosial khususnya untuk bantuan sosial, kata Agus, terus meningkat setiap tahunnya. Anggaran bantuan sosial tahun ini meningkat 38% dari tahun sebelumnya sekitar Rp39 triliun menjadi Rp54,3 triliun lebih.

"Ada sandaran di antara kami berdua (Kemensos dan Polri) untuk melakukan kerja sama agar di lapangan semua program bantuan dan sosial yang ada di Kementerian Sosial bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama," harap Agus.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menyebut, dengan anggaran yang besar tersebut, diharapkan bantuan sosial yang diberikan pemerintah betul-betul tepat sasaran. Oleh karena itu, Polri akan membentuk Satgas untuk membantu Kemensos melakukan pengawalan dan penyaluran bantuan tersebut.

"Di tingkat pusat nanti kita ada Satgas, nanti di tingkat, kalau nanti programnya menyangkut ke wilayah nanti ada lagi Satgas di tingkat Polda," jelas Tito.

Tito menambahkan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan supervisi dalam setiap proses penyaluran bantuan. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana bantuan yang diberikan pemerintah mampu menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

"Kita tidak ingin niat baik pemerintah dengan peningkatan anggaran ini menimbulkan persoalan, misalnya tidak tepat sasaran atau ada penyimpangan yang nantinya menjadi masalah hukum dan menjadi masalah keamanan," pungkas Tito. [gan]

Komentar Pembaca