Penertiban Minimarket Di Bandung Barat Tumpul

Politik  SABTU, 12 JANUARI 2019 , 20:10:00 WIB | LAPORAN: TRI JUNARI

Penertiban Minimarket Di Bandung Barat Tumpul

Aa Sunarya Erawan/RMOLJabar

RMOLJabar. Menjamurnya ritel modern hingga merambah ke desa-desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai karena lemahnya pengawasan dan kurang tegasnya pemerintah daerah menertibkannya.

DPRD KBB meminta lembaga berwenang di lingkungan Pemda KBB segera mengambil langkah tegas dengan melakukan penertiban minimarket yang tidak berizin dan tidak sesuai kaidah dalam operasionalnya.

"Selama ini rencana penertiban (minimarket) hanya sebatas wacana, kami ingin segera ada action agar keberadaan minimarket di KBB bisa dikendalikan," tegas Wakil Ketua DPRD KBB, Aa Sunarya Erawan, Sabtu (12/1).

Pihaknya dalam rapat gabungan komisi I dan II dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Satpol PP, dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPSP), telah menyepakati untuk dilakukan penertiban minimarket/pasar modern.

Hal ini juga harus disampaikan ke bupati mengingat keberadaan Perda KBB Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, banyak yang dilanggar.

Upaya penertiban minimarket sempat dibahas dengan instansi terkait dan finalisasinya akan dilakukan aksi. Namun karena sempat terjadi prahara di KBB dimana sejumlah pejabat dan bupati KBB terjerat kasus hukum beberapa waktu lalu, rencana itu menjadi mentah kembali.

Padahal fakta di lapangan ada ratusan minimarket di KBB dan yang berizinnya hanya sekitar puluhan. Pelanggarannya seperti tidak memiliki izin, jam operasional, dan jarak minimal di perkotaan 500 meter dari pasar tradisional dan di pedesaan 1.000 meter.

"Bisa saja penertibannya tidak saklek, misalnya bagi yang sudah berdiri menunggu izin habis dan tidak diperpanjang lagi, dipasangi stiker tidak berizin, atau peringatan lainnya. Intinya pemda harus menegakan aturan yang dibuat dan jangan kalah oleh kenakalan dari pihak pengusaha," tandas pria yang akrab disapa Apih ini.

Ketua Komisi I DPRD KBB, Rismanto menambahkan, terkait penertiban minimarket ini pihaknya mendorong untuk dibentuk Satgas lintas sektoral/dinas.

Hal ini agar pengawasan dan penertiban berlangsung efektif mengingat banyak toko modern di KBB yang tidak memiliki izin. Ironisnya keberadaan mereka pun sudah merambah ke desa-desa sehingga membuat pasar tradisional semakin ditinggalkan oleh pembeli.

"Perlu dilakukan kajian untuk membatasi keberadaan pasar modern di setiap kecamatan atau desa. Pemerintah bisa saja mengeluarkan kuota jumlah pasar modern yang diperbolehkan di satu kecamatan atau desa, agar keberadaannya tidak mengganggu pedagang kecil di pasar tradisional," bebernya. [aga]

Komentar Pembaca
Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

KAMIS, 17 JANUARI 2019 , 13:00:00

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

RABU, 16 JANUARI 2019 , 17:00:00

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

RABU, 16 JANUARI 2019 , 15:00:00

Oded Buka Road Show Senam 2018

Oded Buka Road Show Senam 2018

SENIN, 26 NOVEMBER 2018 , 09:21:00

Oded Resmikan Puskesos, Jalanan Harus Bebas Dari PMKS
Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

Oded: Komunikasi Kunci Keberhasilan Pembangunan

SABTU, 01 DESEMBER 2018 , 09:50:00