Purwakarta

Wacana Prabowo Naikan Tax Ratio Dianggap Makin Bebani Rakyat

Politik  JUM'AT, 18 JANUARI 2019 , 10:33:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

Wacana Prabowo Naikan Tax Ratio Dianggap Makin Bebani Rakyat

foto/RMOLJabar

RMOLJabar. Capres no urut 02 Prabowo Subianto mengungkap strateginya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut dia, hal itu dapat dilakukan dengan cara menaikan gaji pejabat di semua tingkatan. Ikhtiar tersebut akan dilakukan dengan cara menaikan tax ratio (rasio pajak) dari 10 persen menjadi sebesar 16 persen.

Gagasan mantan menantu Keluarga Cendana tersebut mendapatkan respon dari Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dedi berpandangan, kenaikan rasio pajak hanya akan membebani rakyat Indonesia.

Lagi pula kata dia, sudah banyak jenis tunjangan baik remunerasi maupun insentif untuk pegawai maupun pejabat. Semua tunjangan tersebut berlaku di seluruh tingkatan mulai dari pusat hingga daerah. Selain itu, juga berlaku di seluruh lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Rasio kenaikan pajak untuk kenaikan gaji itu tidak perlu. Ada mekanisme remunerasi ditambah hari ini ada Tunjangan Kinerja Dinamis atau TKD. Jadi, rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan pajak hanya demi menaikan gaji pegawai dan pejabat. Kinerja aparatur tinggal digenjot saja,” kata Dedi.

Pernyataan tersebut dia sampaikan di kantornya. Tepatnya, di kawasan Tajug Gede Cilodong, Bungursari, Purwakarta, Jumat (18/1).

Berdasarkan data yang dia pegang, pegawai golongan IIA sudah dapat dikatakan sejahtera. Jika digabung, gaji pokok dan tunjangan per bulan bisa mencapai Rp6 Juta-Rp7 Juta.

Gaji pokoknya Rp2,9 Juta, kemudian ada Tunjangan Kinerja Dinamis atau TKD sebesar Rp3 Juta-Rp4 Juta. Kalau digabung bisa bawa pulang Rp6 Juta-Rp7 Juta per bulan,” katanya.

Pemenuhan Gaya Hidup


Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu menengarai korupsi tidak terletak pada beratnya pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut dia, pemenuhan gaya hidup menjadi faktor utama yang menyebabkan kasus korupsi terjadi.

Hal tersebut dia lontarkan bukan tanpa alasan. Kebutuhan hidup memiliki indikator yang jelas dengan berbagai instrumen data. Sementara gaya hidup sangat sulit diidentifikasi karena bergantung pada kepuasan batin seseorang.

Tolak ukur kebutuhan hidup itu kan jelas. Nah, bicara gaya hidup bagaimana? Gak akan bisa terukur. Itu wilayah personal karena hanya aspek batin masing-masing orang yang bisa mengukur,” ujarnya.

Atas hal itu, dia mengimbau kepada semua pihak agar menghentikan gaya hidup konsumtif. Pemenuhan gaya hidup tersebut harus dihindari agar tidak memanfaatkan setiap peluang tindak pidana korupsi. Berapapun besaran gaji, kalau tolak ukurnya gaya hidup ya tidak akan membahagiakan,” katanya.[son]



Komentar Pembaca
Soal Lahan, Jusuf Kalla Bela Prabowo

Soal Lahan, Jusuf Kalla Bela Prabowo

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 , 19:00:00

Hilmar Farid - Kebudayaan Bab II (Bag.2)

Hilmar Farid - Kebudayaan Bab II (Bag.2)

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 , 10:00:00

#JokowiBohongLagi Dan Bukti-buktinya

#JokowiBohongLagi Dan Bukti-buktinya

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 , 07:00:00