Dana Desa Program Nawacita, Tak Kunjung Nyata

Politik  JUM'AT, 18 JANUARI 2019 , 15:28:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

Dana Desa Program Nawacita, Tak Kunjung Nyata

Foto/RMOLJabar

RMOLJabar. Momentum Akhir kepemimpinan Presiden Jokowi-JK merupakan ajang mengevaluasi, menagih serta menuntut janji-janji pemerintah yang tertuang dalam visi misi serta cita-cita dan tujuan Negara Indonesia.

Pasangan Jokowi-JK merancang sembilan program prioritas ketika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019. Sembilan program tersebut disebut Nawacita.

Nawacita yang digagas sebagai upaya mewujudkan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, sosial, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut, Ginan Abdul Malik mengatakan, berbagai suvey memaparkan hasil kepuasan terhadap kinerja.

"Namun hal tersebut seolah-olah terbalik dengan realita yang terjadi seolah olah pemerintah tidak ada keberpihakan kepada rakyat kecil yang masih belum terpenuhi sejahteranya bahkan cendrung menuju sengsara," ucap Ginan, Jumat (18/1).

Buktinya Institut for Development of  Development of Ekonomi and Finance (INDEF) meyatakan, di tahun 2016 ketimpangan sudah mencapai angka 0.41-0.45 dan jika sudah mencapai 0.5 sudah memasuki kesejangan sosial yang berbahaya bagi kesetabilan sebuah negara.

Dikatakan Ginan, salah satu fokus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Garut dari program nawacita Jokowi-JK ialah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Pengembangan desa merupakan salah satu hal yang paling pokok dalam pembangunan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian," ujarnya.

Dikutip dari situs Kementerian Keuangan, pada kisaran tahun 2015 sampai dengan 2018 pemerintah sudah mengelontorkan Anggaran Desa yang mencapai Rp.186 triliun untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia.

"Tapi dalam perkembangannya dana desa yang berlimpah tersebut rawan terjadi praktik korupsi," katanya dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar.

Seperti hasil pemantauan yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 kasus-kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dimana tercata sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dan desa dengan 184 tersangka korupsi yang diman nilai kerugian negara kurang lebih mencapai Rp. 40,6 miliar.

Ginan mengungkapkan, permainan anggaran dana desa tersebut dapat terjadi pada saat prencanaan maupun pencairan.

"Kerawanan tersebut terjadi karena berbagai faktor salah satunya minimnya kompetensi aparat pemerintah desa dan tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan," imbuhnya.

Menurutnya, pedoman prioritas penggunaan dana desa diatur secara khusus oleh keputusan/peraturan menteri desa yang diterbitkan tiap tahun.

Selain itu, pengelolaan keuangan desa secara umum diatur dengan berpedoman pada perda dan peraturan menteri.

"Dana desa itu hanya salah satu sumber pendapatan desa selain pendapat asli desa, ADD, bantuan keuangan, hasil usaha desa, dll. Salah satu kendala dalam menentukan alokasi anggaran saat ini, adalah perbup kewenangan desa masih belum dibuatkan oleh PEMDA," terangnya.

Untuk pengalokasian dana desa, sambung Ginan, bisa digunakan untuk fasilitas pendidikan, peningkatan mutu SDM dll. Sementara kewenangan belum selesai, tinggal melihat PERMENDAGRI No 144/2014 dan PERMENDES No 16/2018.

Besaran DD TA. 2019 untuk 421 Desa di Kab Garut sebesar Rp 434.184.357.000,00

Menurutnya, penyerapan dana ini jelas perlu pengawasan dari semua pihak termasuk HMI yang berkeinginan Kabupaten Garut benar-benar selesai atas semua persoalan kasus penyelewengan, korupsi yang terjadi di Desa.

"Sebetulnya tinggal menjalankan sesuai dengan visi misi kabupaten, ketentuan &  aturan di atasnya," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya pun menuntut kepada Jokowi untuk segera melaksanakan janji-janji kampanye di sisa jabatannya.

Seperti meningkatkan pengawasan dana desa secara akuntable, komprehensif dan transfaran. Dan mengoptimalkan anggaran dana desa yang berpihak kepada masyarakat miskin.

"Untuk segera meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat desa, dan mempertegas pembangunan desa. Juga meningkatkan kompetensi sumber daya perangkat desa," pungkasnya. [yud]




Komentar Pembaca
Soal Lahan, Jusuf Kalla Bela Prabowo

Soal Lahan, Jusuf Kalla Bela Prabowo

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 , 19:00:00

Hilmar Farid - Kebudayaan Bab II (Bag.2)

Hilmar Farid - Kebudayaan Bab II (Bag.2)

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 , 10:00:00

#JokowiBohongLagi Dan Bukti-buktinya

#JokowiBohongLagi Dan Bukti-buktinya

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 , 07:00:00