Kota Cirebon

Bawaslu Kaji Soal Deklarasi Azis Mendukung Jokowi-Amin

Politik  SENIN, 21 JANUARI 2019 , 23:42:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

Bawaslu Kaji Soal Deklarasi Azis Mendukung Jokowi-Amin

Mohamad Joharudin/RMOLJabar

RMOLJabar. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon mengaku menerima surat pertama dari Nashrudin Azis saat berniat mengadakan deklarasi.

Namun, Bawaslu membalas surat pertama itu lantaran Nashrudin Azis belum terdaftar dalam susunan Tim Kampanye Daerah (TKD) KIK di Kota Cirebon.

Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Mohamad Joharudin mengemukakan, dalam surat jawaban itu pihaknya menanyakan status dan posisi saudara Nashrudin Azis dalam susunan TKD KIK Kota Cirebon. Pihaknya mencegah kepada Nashrudin Azis untuk mengadakan Deklarasi sepanjang tidak terdaftar dalam TKD KIK Kota Cirebon.

"Dari sisi kajian kami itu karena yang bersangkutan secara aturan itu belum terdaftar sebagai Tim Kampanye dari pasangan calon tersebut, maksudnya kalau yang bersangkutan itu belum (terdaftar), kami juga bersurat itu untuk tidak menggelar deklarasi kemarin," kata Mohamad Joharudin saat ditemui di kantornya, Senin (21/1).

Namun, setelah itu ada pembatalan dari Nashrudin Azis. Kemudian acara deklarasi tersebut dilaksanakan atas nama pihak lain, bukan atas nama Nashrudin Azis.

"Dalam hal ini Tim Khusus 1901, dari pihak lain," ujarnya.

Menurut Joharudin, Bawaslu sedang mengkaji tentang kegiatan Deklarasi Dukungan Nashrudin Azis Untuk Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ini juga memang masih menjadi kajian kami di Bawaslu," ucapnya.

Bawaslu Kota Cirebon mulai mengkaji hari ini, apakah ada dugaan-dugaan pelanggaran pemilu ataukah tidak. Jika dilihat dari sisi administrasi, maka bilamana penyelenggara itu bukan Nashrudin Azis, tentu dianggap tidak menyalahi aturan, terutama berdasarkan aturan Pasal 283 yang menyebutkan tentang larangan Kepala Negara dan Pejabat Profesional untuk mengadakan kegiatan yang dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu peserta pemilu.

Pengertian peserta pemilu sendiri berdasarkan undang-undang pemilu diantara maksudnya ialah parpol, calon perseorangan (DPD) dan pasangan calon Capres-Cawapres.

"Makanya kami menyampaikan kalau yang bersangkutan itu belum sebagai Tim Kampanye, itu sebaiknya agar tidak dilaksanakan," jelas Joharudin.

Di dalam regulasi lain, soal Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakilnya, Bupati dan Wakilnya serta Walikota dan Wakilnya, jika ingin menjadi Tim Kampanye di Pilpres 2019, itu memang dibolehkan. Hal itu ada dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017.

"Namun demikian, ada banyak persyaratan, ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, dia harus menyampaikan izin cuti kalau kegiatan itu dilaksanakan pada hari kerja Senin-Jum'at. Tapi kalau misalnya tidak di hari kerja, di hari libur, ya memang tidak perlu izin cuti," sebut Dia.

Dia menambahkan, di dalam melakukan kajian, Bawaslu Kota Cirebon akan bekerjasama dan meminta keterlibatan dari Bawaslu Kabupaten Cirebon. Kajian dan masukan dari Bawaslu Kabupaten Cirebon, menurut Joharudin, dibutuhkan. Sebab, itu terkait dengan letak atau lokasi kegiatan deklarasi.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Cirebon. Karena kegiatan kemarin itu kan lokasinya di Tuparev Kecamatan Kedawung. Itu masuknya di Kabupaten Cirebon, walaupun wilayah hukum polresnya masih Cirebon Kota, tapi dari sisi lokus legitimate nya itu kan kabupaten cirebon," tutur Joharudin.

Disinggung tentang syarat dan ketentuan Kepala Daerah yang menjadi Tim Kampanye atau Tim Pemenangan, Joharudin menyebutkan, di antara syarat dan ketentuannya ialah tidak menggunakan fasilitas kedinasan, seperti kendaraan dinas, rumah dinas dan sebagainya.

Namun, Joharudin belum dapat menjelaskan lebih jauh ketika ditanyakan tentang fasilitas kedinasan berupa Ajudan Kepala Daerah. Pasalnya, publik juga menanyakan tentang keberadaan Ajudan yang ikut menyertai Nashrudin Azis ketika Deklarasi.

"Kita masih kaji. Artinya dari pelaksanaan di Lapangan kemudian aspek-aspek lainnya, kami dalam seminggu ini, karena hitungan hari pertamanya ialah hari ini untuk berkaitan dengan peristiwa kemarin itu. Kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Cirebon untuk sama-sama menyikapi terkait dengan kegiatan tersebut," pungkasnya. [gan]

Komentar Pembaca
Real Count KPU Lambat!

Real Count KPU Lambat!

KAMIS, 18 APRIL 2019 , 17:00:00

Jokowi: Jangan Jumawa, Tunggu Hasil Resmi KPU

Jokowi: Jangan Jumawa, Tunggu Hasil Resmi KPU

RABU, 17 APRIL 2019 , 19:00:00

#KataRakyat: Semangat Nyoblos Karena...

#KataRakyat: Semangat Nyoblos Karena...

RABU, 17 APRIL 2019 , 17:00:00