Golput Atau Abstensi?

Opini  RABU, 06 FEBRUARI 2019 , 15:27:00 WIB

Golput Atau Abstensi?

Dr. Idham Holik/ist

SUDAH seharusnya kita menyongsong Pemilu 2019 dengan optimisme dan antusiasme politik seperti Pemilu 1955 dan 1999.
 
Di Pemilu 1955, rakyat Indonesia menikmati eforia kemerdekaan politik, karena ini adalah pemilu yang pertama kali di Indonesia, sedangkan di Pemilu 1999, rakyat Indonesia menikmati kebebasan dalam berdemokrasi elektoral pasca runtuhnya Orde Baru. 

Lalu di Pemilu 2019, rakyat Indonesia seharusnya merayakan Pileg dan Pilpres serentak ini penuh antusiasme partisipasi. Faktanya, cukup disayangkan, Pemilu 2019 masih diwarnai oleh isu golput, sebuah isu politik sangat lama.
 
Golput Menghangat Kembali
 
Kini hampir setengah abad lamanya �"tepatnya sejak jelang Pemilu 1971, isu golput berada dalam atmosfir politik elektoral Indonesia. Sebuah isu politik yang terus berulang di setiap Pemilu/Pilkada. Dalam perspektif komunikasi politik, tentunya golput harus dilihat sebagai pesan politik ketidakpercayaan (the messages of political distrust) rakyat.
 
Di Januari 2019, berdasarkan data PoliticaWave dan Drone Emprit, percakapan golput (golongan putih) meramaikan ruang publik internet khususnya media sosial. Dalam sebulan terakhir, percakapan golput di Twitter sebanyak 77.500, Facebook sebanyak 2.700, berita daring (online news) sebanyak 1.300, Instagram sebanyak 407, dan YouTube sebanyak 66.

Percakapan golput semakin meningkat khususnya pada Senin, 21 Januari 2019 dimana pada hari tersebut adalah trafik percakapan golput tertinggi sebanyak 15.078 (Koran Tempo, 1/2/2019). 

Analis Drone Emprit, Ismail Fahmi, menjelaskan satir politik capres-cawapres fiktif Nurhadi-Aldo (Dildo) ternyata sangat dicurigai mengajak golput. Berdasarkan hasil analisis opini netizen pada 17-21 Januari 2019, akun capes-cawapres fikif tersebut menyumbang angka percakapan tentang golput sebanyak 1.568 percakapan. Pemilu 2019 dalam bayang-bayang ancaman golput. 

Pada tanggal 23 Januari 2019 lalu, ada konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dengan tajuk Golput dan Kampanye Golput Bukan Pidana oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari ICJR, Kontras, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lokataru, PBHI, dan YLBHI.  Golput sebagai ekspresi politik kekecewaan atas peserta Pilpres yang tidak mempedulikan isu penegakan hak asasi manusia.
 
Berdasarkan beberapa publikasi hasil polling atau survey, lembaga-lembaga survei memastikan adanya peningkatan tren golput. Misalnya pada akhir Januari 2019, lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis data bahwa adanya kenaikan 0,2 % responden atau sebanyak 1,1 % responden yang dengan sadar menyatakan diri tidak akan memberikan suaranya di TPS dibandingkan Desember 2018 (Majalah Tempo, 4-10/02/2019).
 
Sebagai pesan ketidakpercayaan politik, golput sudah seharusnya dipandang sebagai early warning system (sistem peringatan dini). Ini harus jadi isu politik bersama (a common political issue) yang mesti segera disikapi, tidak hanya oleh penyelenggara dan peserta pemilu, tetapi semua stakeholder elektoral, masyarakat sipil, dan pemilih.
Apakah golput yang dimaksud itu adalah golput pada Pemilu 1971? Sebuah pertanyaan yang layak kita ajukan.
 
Makna Golput pada Pemilu 1971
 
Istilah golput terlahir jelang sebulan penyelenggaraan Pemilu 1971, pesta demokrasi pertama di era Orde Baru. Istilah tersebut adalah istilah yang mensejarah (the historic term).

Golput merupakan gerakan ideologis protes (the ideological movement of protest) atas pemberlakuan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dinilai mengkerdilkan partai dan kebebasan politik serta memberi kesempatan militer dan Golongan Fungsional Sipil (Utusan Daerah) masuk ke lembaga legislatif tanpa melalui mekanisme Pemilu.
 
Gerakan tersebut dipelopori oleh Arief Budiman (seorang aktivis Angkatan ’66, kini Guru Besar di Universitas Melbourne, Australia, dan bukan Ketua KPU RI periode 2017-2022). Golput merupakan senjata perlawanan terhadap otoritarianisme Orde Baru pada waktu itu.  
 
Golput dilakukan ketika seorang pemilih menggunakan hak pilih tanpa mengikuti peraturan pemberian suara yang sah, yaitu dengan cara mencoblos bagian surat suara yang tidak memuat tanda gambar peserta pemilu atau mencoblos lebih dari satu tanda gambar dalam kertas suara sehingga dianggap tidak sah (Sanit, 1992:14).
 
Golput mengakibatkan mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak sah (invalid vote) atau tidak bisa dihitung (uncountable vote). Pemilih golput, pada waktu itu, adalah pemilih aktif yang datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada hari pemungutan suara. 
 
Majalah Tempo edisi 19 Juni 1971 mereportase bahwa gerakan golput diinisasi oleh gagasan politik mantan Ketua Mahasiswa Kebayoran, Imam Walujo Sumali dalam artikel Partai Kesebelas untuk Generasi Muda” (harian KAMI, edisi 12 Mei 1971).  Istilah Partai Kesebelas  tersebut dimaksudkan untuk menampung suara dari generasi muda serta orang-orang siapa saja yang tidak mau memilih peserta Pemilu 1971. Menurut Imam, partai tersebut sebagai Partai Putih dengan gambar putih polos (Hutari, 2018).
 
Di Pemilu 2019, dalam e-flyer (selebaran elektronik), capres-cawapres fiktif Dildo menyatakan dirinya bernomor 10. Pesan komunikasi politik satir Dildo dicurigai memiliki kemiripan dengan gagasan Partai Kesebelas” yang dikemukakan oleh Imam Walujo Sumali tersebut.
 
Dalam studi perilaku pemilih, golput sebenarnya dikenal dengan istilah blank vote (suara kosong) atau white vote (suara putih) dimana seorang pemilih memberikan suara secara tidak sah dengan menandai atau mencoblos suarat suara dengan salah atau sebaliknya tidak sama sekali menandai atau mencoblosnya. Pemilih yang memberikan suara kosong atau putih merupakan suara protes (protest vote).

Selanjutnya tentang data statistik percakapan daring tentang golput oleh netizen seperti dikemukakan di atas memunculkan pertanyaan,  apakah golput yang mereka maksud adalah golput seperti pada Pemilu 1971. Tentunya untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan polling ataupun penelitian kualitatif tetang opini publik pemilih. Atau jangan-jangan golput tersebut dimaknai sebagai abstensi yaitu ketidakhadiran di TPS pada hari pemungutan suara (voting day).
 
Mentransformasi Abstensi
 
Secara leksikal, Kamus Merriam-Webster mengartikan kata abstensi (abstention) sebagai tidakan atau praktek tidak memberikan suara atau menolak memilih sesuatu. Dalam studi perilaku pemilih dalam Pemilu, abstensi juga dipahami sebagai penolakan pemilih untuk memberikan suaranya (a refusal to vote) pada hari pemungutan suara di TPS. 
 
Istilah lain dari abstensi yaitu non-voting (tidak memilih) atau non-participatory (tidak berpatisipasi). Abstensi itu berbeda dengan blank vote (suara kosong) atau white vote (suara putih). Dalam konteks kesamaan dan politik, dalam studi perilaku pemilih pada umumnya, baik abstensi atau suara putih dianggap sebagai suara protes (protest vote).
 
Sebenarnya tidak selamanya abstensi sebagai bentuk protes, bisa jadi karena kendala teknis administrasi. Misalnya dalam kondisi tertentu, seorang pemilih tidak berada di tempat asal dimana ia terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan pemilih tersebut juga tidak sempat mengurus administrasi perpindahan memilih dari daerah asal, maka pemilih tersebut pada akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Ini sering kali terjadi pada pemilih urban (termasuk pelajar/mahasiswa), pemilih yang sedang menjalani proses pengobatan di rumah sakit, pemilih dispora, dan lain sebagainya.
 
Angka abstensi pada Pemilu pasca Orde Baru tersebut terus membesar yaitu pada pertama, tahun 1999, Pileg sebesar 7,06%; kedua, tahun 2004, Pileg sebesar 15,93%, Pilpres putaran pertama sebesar 20,24% dan Pilpres putaran kedua sebesar 22,56%; ketiga, tahun 2009,  Pileg sebesar 29,00% dan Pilpres sebesar 27,43%; dan keempat, tahun 2014, Pileg sebesar 24,84 % dan Pilpres sebesar 31%.
 
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah RI telah menetapkan target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77,5%.  Target partisipasi tersebut ditujukan untuk melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Ini adalah sebuah tantangan bersama yang harus dipenuhi, tidak hanya oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga peserta pemilu dan stakeholder elektoral Pemilu 2019 serta masyarakat sipil (civil society). Prosentase tersebut adalah target minimal yang harus dicapai dalam Pemilu 2019.
 
Oleh karena itu, pengetahuan tentang faktor penyebab abstensi bersifat penting untuk dapat dipahami dengan baik dengan tujuan mengaktivasi kesadaran politik dan memotivasi pemilih untuk ke TPS pada hari pemungutan, bukan memobilisasi.  

Setidak-tidaknya ada tiga karya penting yang bisa dirujuk dalam mendiskusikan tentang perilaku abstensi atau non-voting behaviour, yaitu Angus Campbel (1962), J. A. Laponce (1967), dan Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker (1987).
 
Pertama, Campbel (1962), dalam karyanya yang berjudul The Passive Citizen, menjelaskan tentang warga negara pasif (baca: pemilih pasif) sebagai non-voter (bukan pemilih), dikarenakan kekurangan motivasi (lack of motivation). Pemilih pasif tidak dapat memaknai tentang arti penting nilai pemberian suara (the value of voting), sehingga membuatnya tidak bisa datang ke TPS.
 
Kedua, dalam karya Non-Voting and Non-Voters: A Typology, Laponce (1967) menjelaskan tentang kegagalan pemilih dalam memberikan suaranya sering kali diasosiasikan dengan preferensi politik yang bertentangan (conflicting political preference), kurang minat politik (lack of interest in politics), perasaan ketidakberdayaan politik (a feeling of political powerlessness), dan lain sebagainya.
 
Dan ketiga, dalam buku The Social Bases of Politics, Sherman dan Kolker (1987) menjelaskan tentang perilaku abstnesi atau non-voting behaviour diakibatkan oleh faktor psikologi yang salah salah satu kategorinya yaitu orientasi kepribadian pemilih. Dalam orientasi kepribadian tersebut, pemlih menunjukan karakter apatis, anomi, dan alienasi (Asy’ari, 2005:3).
 
Pertama, sikap apatis pemilih ditandai dengan tidak adanya minat pemilih terhadap persoalan-persoalan politik, karena menganggap hal tersebut tidak mendatangkan kepuasan atau hasil secara langsung. Ini dampak dari kurangnya sosialisasi elektoral dan pendidikan politik pemilih.
 
Kedua, sikap anomi ditandai dengan perasaan tidak berguna. Pemilih merasa dirinya tak berdaya (powerless) atas keputusan politik, karena menurutnya berada di luar kontrolnya. Keterlibatan mereka dalam Politik elektoral dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Dan ketiga, perasaan alienasi. Pemilih memiliki perasaan keterasingan secara aktif. Pemilih merasa dirinya tidak terlibat dalam urusan pemilu. Jika perasaan alienasi ini memuncak, memungkinkan pemilih menyampaikan protes terbuka untuk tidak memilih. 

Ketiga jenis kondisi psike (atau kejiwaan) pemilih tersebut di atas adalah dampak ketidaktahuan politik (political ignorance). Menurut Ilya Somin, seorang Professor hukum pada Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat, seorang pemilih yang tak tahu atau tak sadar (the ignorant voter) tidak menjadi masalah, tetapi sebaliknya baru menjadi masalah, ketika didapati banyak pemilih yang demikian.
 
Situasi ketidaktahuan pemilih (voter ignorance) ini sebanding dengan polusi udara. Sebuah mobil membuang gas yang hitam-pekat (a gas-guzzling car) menjadi sedikit berbeda dengan yang lainnya, tetapi ketika ribuan atau jutaan mobil bergas buang hitam-pekat secara potensial dapat menyebabkan kerusakan besar (great harm) pada lingkungan. Begitu juga dengan ketidaktahuan pemilih yang meluas jadi polusi proses politik (Meyer, 2016). 

Untuk menjernihkan atmosfir politik elektora dari polusi tersebut, menjadi penting untuk memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap elektoral yang benar bagi pemilih melalui sosialisasi elektoral dan pendidikan politik. Ini dengan tujuan dapat mengaktivasi pemilih untuk berpatisipasi selama proses Pemilu dan khususnya bersedia datang ke TPS. 
Kegiatan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu saja, tetapi dibutuhkannya keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan pemilu (the electoral stakeholders) termasuk masyarakat sipil (civil society) dalam bentuk kerelawanan pemilu (the electoral volunteership).
 
Mari Terlibat dalam Gerakan Voluntirisme Elektoral
 

Gerakan voluntirisme elektoral (the electoral volunteerism movement) merupakan aktivitas kesukarelawanan dari warga negara dalam proses demokrasi elektoral (baca: proses tahapan penyelenggaraan Pemilu). Ini dimaksudkan untuk memajukan praktek demokrasi elektoral dengan adanya keterlibatan aktif (active engagement) dari setiap individu pemilih.
 
Voluntarisme elektoral tersebut diharapkan dapat mengaktivasi kesadaran politik pemilih sebagai subjek dalam negara demokrasi, karena mereka adalah pemilik kedaulatan politik yang sesungguhnya (the real owners’ political sovereignty). 

Voluntirisme elektoral merupakan bagian dari aktivisme politik. Aktor utama dari gerakan ini tentunya adalah para pemilih tercerahkan (the enlightened voters) yang mencakup seperti aktivis, intelektual, ideolog, tokoh masyarakat, atau mereka yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil seperti NGO (Non-Governmental Organization/LSM) yang memiliki komitmen peningkatan kualitas demokrasi elektoral. Sebagai civic duty (tugas kewarganegaraan), aktivitas voluntarisme elektoral menjadi tanda dari praktek demokrasi yang sehat. 

Dalam teori partisipasi voluntir (a theory of volunteer participation), Mary Alice Haddad (2007:12) menjelaskan bahwa partisipasi relawan merupakan sebagai jendela menuju masyarakat sipil (as a window into civil society). Partisipasi relawan dalam organisasi sipil merupakan hal yang sangat penting dari seorang individu dalam mempraktekkan kewarganegaraannya.
 
Oleh karena itu, organisasi relawan merupakan komponen kritis dari masyarakat sipil. Organisasi relawan terletak di jantung dari hubungan masyarakat-negara (the heart of the sate-society relationship). Di Asia, menurut Haddad (2007:5) juga menjelaskan Jepang merupakan negara dengan level keterlibatan sipil yang tinggi (high level of civic engagement). Ini dapat menjadi inspirasi kita semua dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilu 2019.
 
KPU RI membuat kebijakan untuk membentuk Relawan Demokrasi (Relasi) di setiap Kabupaten/Kota sangat lah tepat. KPU RI berupaya mengaktivasi dan menumbuhkembangkan masyarakat sipil melalui aktivitas voluntirisme elektoral dalam Pemilu 2019.

Dalam kehidupan keseharian, voluntirisme elektoral yang dilakukan oleh warga negara pada umumnya melalui percakapan interpersonal yang mampu memotivasi orang lain (baca: pemilih) untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu. Motivasi tersebut dilakukan dengan cara berbagi pemahaman yang benar tentang arti penting suara pemilih dalam menentukan arah masa depan negara dan pemerintahan periode mendatang. 

Dalam aktivitas voluntirisme elektoral, para relawan dapat mewacanakan di ruang publik elektoral agar Pemilu menjadi (lebih) inklusif, sehingga para peserta pemilu dapat memperhatikan dan menawarkan rancangan program-program yang tepat untuk perempuan, disabilitas, etnis minoritas, kaum marginal, dan lain sebagainya. 

Voluntirisme elektoral juga dapat dilakukan dengan cara lainnya seperti memerangi berita bohong (hoax atau fake news) dan meluruskan pesan-pesan satir politik dengan cara memberikan wawasan politik demokrasi yang tepat sesuai dengan prinsip filosofi dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, voluntirisme elektoral non-Relasi atau warga pada umumnya juga dapat berbentuk pemberian masukan (political input) kepada peserta pemilu untuk dapat memperbaiki pesan kampanyenya agar lebih programatik. Informasi tentang visi, misi, dan program menjadi kekuatan persuasi politik (the power of political persuasion) peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dan saat ini masih berlangsung masa kampanye Pemilu 2019 dimana mayoritas pemilih masih menanti hal tersebut.
 
Kekuatan voluntirisme elektoral dapat menyelamatkan Pemilu dari ancaman abstensi atau non-voting behavior. Etos dari voluntirisme elektoral adalah meningkatkan kualitas Pemilu dari sisi partisipasi publik (baca: pemilih). Voluntirisme elektoral mewujudkan kedaulatan pemilih atas pilihan politiknya sendiri. Oleh karena itu, semangat voluntirisme elektoral harus dimiliki oleh siapapun.

Mari buktikan keterlibatan Anda dalam gerakan voluntirisme elektoral demi berkembangnya budaya demokrasi elektoral yang lebih maju (the more developed electoral culture) 
 
Sumber Referensi
 
Buku, Makalah, Artikel, dan Opini
Asy’ari, Hasyim (2005). Mejelaskan Nonvoting Behavior dalam Pilkada. Makalah disampaikan pada Diskusi Panel Fenomena Golput Dalam Pilkada Langsung”, diselenggarakan oleh Kelompok Diskusi Wartawan Propinsi Jawa Tengah, Semarang, 22 Juni 2005.
Campbell, A. (1962). The Passive Citizen. Acta Sociologica, 6(1), 9�"21. doi:10.1177/000169936200600102 
 
Fahmi, Ismail (2019). Analisis Opini: Mengapa Golput?. Dipublikasikan oleh Droneemprit.id pada 22 Januari 2019. Link: https://pers.droneemprit.id/analisis-opini-mengapa-golput/ diakses pada 3 Februari 2019.
Haddad, Mary Alice (2007). Politics and Volunteering in Japan: A Global Perspective. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Hutari, Fandy (2018). Bagaimana Golput Muncul Pertama Kali dalam Sejarah Indonesia?. Artikel ini dipulikasikan oleh Tirto.id, 20 Agustus 2018. Link: https://tirto.id/bagaimana-golput-muncul-pertama-kali-dalam-sejarah-indonesia-cS9E diakses pada 3 Februari 2019.
He, Baogang (2006). A Survey Study of Voting Behavior and Political Participation in Zhejiang. Japanese Journal of Political Science 7 (3) 225�"250. doi:10.1017/S1468109906002349 
Laponce, J. A. (1967). Non-Voting and Non-Voters: A Typology. The Canadian Journal of Economics and Political Science, 33(1), 75. doi:10.2307/139861
Sanit, Arbi (1992). Golput: Aneka Pandangan Fenomena Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Pesan Penting Kaum Golput. Opini Majalah Tempo, 4-10 Februari 2019. Hal. 25
Wawancara
Meyer, Jared (2016). The Ignorant Voter. An Interview with Ilya Somin. Forbes.com, June 27, 2016. Link: https://www.forbes.com/sites/jaredmeyer/2016/06/27/american-voters-are-ignorant-but-not-stupid/#1f1b49737ff1  accessed at February 04, 2019
Berita, Kamus, dan Regulasi
Abstention. Merriam-Webster Dictionary. Link: https://www.merriam-webster.com/dictionary/abstention accessed at February 2, 2019.  
Golput di Media Sosial. Koran Tempo, Jumat, 1 Februari 2019, hal. 4.
Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Hal. 6-18

Oleh: Dr. Idham Holik
Anggota KPU Jawa Barat
 

 

Komentar Pembaca
Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 02:38:00

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

SELASA, 11 JUNI 2019 , 23:16:00

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:39:00