Bawaslu Majalengka Akan Rekrut 4125 PTPS

Politik  SENIN, 11 FEBRUARI 2019 , 01:41:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

Bawaslu Majalengka Akan Rekrut 4125 PTPS

Raker Bawaslu/RMOLJabar

RMOLJabar. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majalengka akan merekrut sebanyak 4125 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Setiap PTPS akan bekerja secara profesional, tidak tendensius ke peserta pemilu dan menjaga netralitas.

"Makanya kalo di lapangan peserta pemilu merasa diperlakukan tidak adil, silahkan laporkan ke kami. Pasti akan kami tindak tegas," ungkap Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Majalengka Alan Barok, usai raker di Cirebon, Minggu (10/2).

Sebelumnya, pada tanggal 8-9 Februari kemarin, Bawaslu Majalengka melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama seluruh stackholder dan dihadiri Kordiv SDM Bawaslu Jawa Barat, Wasikin Marzuki.

Alan menyebutkan, ribuan PTPS itu akan disebar dan bertugas di TPS-TPS di 26 Kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Pihaknya mengajak masyarakat Majalengka untuk ikut berpartisipasi sebagai PTPS.

Dijelaskannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 132 ayat 4, proses dan pembentukan PTPS ada di Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Pun demikian diatur pada pasal 90 ayat 2, paling lambat dibentuk 23 hari sebelum hari H pemungutan suara, dan paling lambat dibubarkan 7 hari setelah pemungutan suara.

Alan menambahkan, syarat untuk mendaftar sebagai Pengawas TPS, diantaranya Pendidikan minimal SLTA sederajat, Warga Negara Indonesia (WNI), maksimal berusia 25 tahun saat mendaftar, setia kepada Pancasila dan UUD  1945.

"Untuk persaratan (lengkap) silahkan bisa menghubungi Panwaslu tingkat kecamatan setempat. Pengawas TPS tersebut mulai bekerja mulai tanggal 23 Maret sampai dengan 25 April 2018," sebutnya.

Sementara itu, Kordiv SDM Bawaslu Jabar Wasikin Marzuki mengatakan, agar proses pembentukan PTPS berjalan lancar, Bawaslu Majalengka diminta untuk turun langsung melakukan supervisi ke seluruh Panwascam.

"Dalam rekruitmen Pengawas TPS ini, harus dipastikan sesuai regulasi dan tentu paling utama steril dari bau-bau peserta pemilu," kata Wasikin.

PTPS fokus utamanya bekerja untuk mengawasi proses pemungutan dan perhitungan suara pada 17 April 2019. Mereka nantinya, bertugas untuk mencegah adanya pelanggaran pemilu. Namun bila menemukan adanya pelanggaran, Pengawas TPS bisa melaporkan hal itu ke Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwascam untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Majalengka.

"Karena pengawas TPS lah yang menjadi garda terdepan mengawal pemilu yang bersih, jujur dan adil," paparnya.

Sebelum bertugas, PTPS terlebih dahulu akan mendapatkan Bimbingan Teknis atau Bimtek dari masing-masing Panwascam tempat mereka terpilih. Berdasarkan jadwal, PTPS paling lambat harus sudah dilantik pada tanggal 25 Maret 2019. PTPS mendapat hak atas tugas yang diemban dan dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya.

"Maka kalo kemudian PTPS bermain mata dengan peserta pemilu, dosa besar menanti," tandasnya. [yls]



Komentar Pembaca
Wartawan Diselamatkan TNI

Wartawan Diselamatkan TNI

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 12:00:00

Prabowo Tenangkan Pendukung: Kekerasan Jangan Dibalas Kekerasan
Sampai Hari Raya

Sampai Hari Raya

KAMIS, 23 MEI 2019 , 10:00:00