Ujang Korban Refresif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Oleh Perhutani Kuningan

Sudut Pandang  SELASA, 12 FEBRUARI 2019 , 09:00:00 WIB | LAPORAN:

Ujang Korban Refresif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Oleh Perhutani Kuningan

Erpan/RMOLJabar

'SETIAP orang pasti butuh tanah'. Begitu bait dalam puisi Wiji Thukul, termasuk masyarakat sekitar hutan apalagi petani hutan. Konflik berkepanjangan tentang pemanfaatan tanah masih saja ada hingga kini.

Jika dulu culturstelsel dilakukan oleh penjajah. Maka hari ini neo-culturstelsel dilakukan oleh Perhutani. Salah satunya kriminalisasi.

Kriminalisasi yang dilakukan perhutani terhadap petani hutan merupakan penindasan yang dialami sekaligus ketidakberdayaan petani.

Perhutani sebagai penguasa lahan yang korup, kerap mengeksploitasi petani untuk keuntungan mereka sendiri. Hal ini terjadi karena pertalian feodal mengikat petani sebagai kawula yang harus tunduk terhadap Perhutani.

Konflik tanah yang berkepanjangan bahkan tak jarang menjerat masyarakat yang bertindak sebagai petani sekitar hutan akhirnya menjadi korban para penguasa.

Menarik ketika harus membahas tindakan mana yang harusnya masuk ke ranah pengadilan. Kasus yang menjerat petani hutan di Kabupaten Kuningan, Ujang bin Sanhari harus berhadapan dengan Negara dengan dakwaan telah Melakukan Perusakan Hutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Faktanya Ujang bin Sanhari yang menjadi korban kriminalisasi tersebut merupakan 'penggarap' hutan yang telah hidup turun-temurun dan menggantungkan hidupnya terhadap hutan dan Ujang bin Sanhari pun merupakan anggota LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang secara langsung bermitra dengan Perhutani.

Ujang bin Sanhari sudah sejak lama menanam dan merawat hutan di Desa Cipedes Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Ujang yang diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tidak tepat. Sebab, secara filosofis Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditujukan khusus pada kejahatan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bukan tanpa alasan, dari data yang terungkap bahwa Ujang Bin Sanhari hanyalah Petani Hutan yang tergabung dalam LMDH yang mana sejak turun-temurun hidup bergantung terhadaap hutan.

Ujang bin Sanhari menanam dan merawat hutan semata-mata untuk keperluan sandang, pangan dan papan, beliau menebang pohon dilahan garapannya untuk memperbaiki rumah dan membuat saung.

Seharusnya, Ujang  bin Sanhari tersebut tidak boleh dikriminalisasi jika Negara cq. Perhutani tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 95/PUU-XII/2014 tertanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 'Ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil'.

Selain ketidakpatuhan, PERHUTANI KPH KUNINGAN juga terlihat melakukan tindakan Pembangkangan terhadap surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SE.2/Menlhk/Setjen/Kum.4/2/2016 tertanggal 1 Februari 2016 yang pada pokoknya menjadi pedoman terhadap penegakan hukum menyangkut kawasan hutan khususnya bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun dalam kawasan hutan.

Para petani hutan yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan di dalam hutan yang memanfaatkan hutan untuk keperluan hidup, memiliki kekebalan (imunitas) atas Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan seharusnya tidak dapat dijadikan subjek delik.

Berdasarkan uraian diatas, tentunya pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa Ujang bin Sanhari yaitu pasal 83 ayat 1 huruf b jo pasal 12 huruf e dan pasal 82 ayat 1 huruf c jo pasal 12 huruf e  Undang-Undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjadi dasar kriminalisasi Perhutani terhadap petani hutan, sama sekali tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Sebab, bertentangan dengan jaminan Konstitusi dan tanggung jawab Negara terhadap warga Negaranya sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Jo UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo. UU No. 11/2005 tentang Pengesahan International Convenant On Economic, Social And Cultural Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Social dan Budaya).

Memperoleh kehidupan yang layak dan mendapatkan pekerjaan, merupakan dua dari sekian banyak hak yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang merupakan tanggung jawab Negara dan telah dijamin oleh Konstitusi.

Hal tersebut dipertegas dalam UUD 1945 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi 'tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan'.

Jaminan atas hak tersebut adalah bukti bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang memegang prinsip HAM.

Dipertegas kembali oleh amanat UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 menyebutkan bahwa 'Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui, sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum'.

Dalam memaknai delik yang diatur dalam sebuah Undang-Undang, penegak hukum (Polisi dan Jaksa) tidak bisa melihatnya secara sepotong-potong tetapi harus utuh.

Delik-delik (perbuatan yang dilarang) dalam suatu Undang-Undang harus juga memperhatikan landasan filosofis dan landasan sejarah dibentuknya Undang-Undang tersebut. Selain itu, harus juga mempertimbangkan asas-asas hukum yang termaktub dalam Undang-Undang yang biasanya diatur dalam Pasal 1.

Hal ini bisa menyebabkan paradoks apabila satu sisi pemerintah mengakui masyarakat yang turun-temurun hidup bergantung dengan hutan tetapi diancam hukuman. Namun, di sisi lain Negara justru harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

"Dalam semua masyarakat, hukum dapat mengukuhkan struktur masyarakat yang ada dengan memberikan kesan yang agung dan absah terhadap ketidakadilan social, atau ia dapat mengusahakan keadilan dengan menata lebih baik jatah sumberdaya dan keseimbangan antara hak dengan kewajiban. Namun, apa yang tak dapat hukum lakukan adalah mengubah struktur kekuasaan politik. Hukum itu sendiri sekedar merupakan cermin dari struktur kekuasaan itu'. (Ernest Feder 1985)[***]




Penulis Erpan, SH
Wakil Ketua Bidang Litigasi LBH NU Kabupaten Kuningan


Komentar Pembaca
#KataRakyat: DPT Bikin Bete!

#KataRakyat: DPT Bikin Bete!

RABU, 20 MARET 2019 , 21:00:00

LBH: Penetapan Tersangka Sopir Tangki Diwarnai Intimidasi
Tiga Kartu Jokowi Untuk Proyek

Tiga Kartu Jokowi Untuk Proyek

SELASA, 19 MARET 2019 , 19:00:00