Dicoret Dari DCT, Sugianto: Tak Ada Celah Upaya Hukum Bagi OSO Kecuali Kajian Pakar

Politik  SELASA, 12 FEBRUARI 2019 , 11:17:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

Dicoret Dari DCT, Sugianto: Tak Ada Celah Upaya Hukum Bagi OSO Kecuali Kajian Pakar

Sugianto/RMOLJabar

RMOLJabar. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) untuk mencoret Ketua Umum DPP Hanura dari DCT DPD RI, disebut sebagai keputusan inkrah, final dan mengikat.

"Putusan KPU RI terhadap OSO dalam Pencoretan dari DCT   anggota DPD RI, tidak bisa diproses hukum di Kepolisian RI. Karena KPU RI melaksanakan Putusan MK RI terhadap Yudicial Revieu UU no 7 th 2017 tentang Pemilihan Umum," kata Ketua DPW APHI Jabar Sugianto, Selasa (12/2)

Dalam kajian hukum, menurut Sugianto, putusan MK RI no 30-PUU/XVI tahun 2018 itu bersipat final dan mengikat. Olehnya, bagi OSO tidak ada upaya hukum apapun, baik banding, kasasi maupun PK. Terlebih, membawa kasus ke ranah Kepolisian.

Sebab, jelas Sugianto, dalam UU 24 tahun 2003 jo UU no 8 tahun 2011 putusan MK berkekuatan hukum tetap, sejak diucapkan dan didaftarkan pada berita negara.

"Artinya berlaku sebagai Undang-Undang," tegas Dia.

Ada alasan kuat bagi KPU RI dalam mencoret OSO dari DCT DPD RI, yakni jabatan yang melekat pada diri OSO sebagai Ketua Umum Parpol. Dan itu, menurut Sugianto, menjadi delik atau objek keputusan KPU RI berdasarkan putusan MK RI no 30-PUU/XVI tahun 2018

"KPU RI tidak menyalahi aturan terhadap pencoretan Calon anggota DPD RI yang masih menyandang pengurus Parpol/ Ketua Parpol," tutur Sugianto.

Soal upaya hukum yang tengah dilakukan OSO melalui ranah Kepolisian, Sugianto meminta Polda Metro Jaya untuk tidak memproses langsung. Sebaliknya, Dia menyarankan kepada Kepolisian untuk melaksanakan Eksaminasi atau Uji Publik oleh para pakar atau ahli.

"Untuk menemukan titik terang terhadap kasus tersebut, bahwa putusan KPU RI itu bersipat kolektip kolegial, bukan perseorangan," pintanya.

Dikatakannya, tak ada kesalahan bagi Kepolisian bila abai terhadap laporan OSO. Sebab, kasus yang dihadapi OSO tidak masuk ranah pidana, tetapi murni demi pelaksanaan Undang-Undang dimana didasari putusan MK.

"Boleh Kepolisian RI menolak terhadap laporan tersebut karena bukan ranah pidana. (Bahkan) tidak ada unsur pidananya, hal ini KPU melaksanakan putusan MK RI terhadap Undang-Undang no 7 th 2017," jelas Sugianto.

Pun demikian kepada OSO, Sugianto meminta agar lebih bersikap negarawan. Selaku pejabat publik, seyogyannya legowo akan keputusan KPU RI.

"Sebaiknya OSO yang notabene publik figure sebagain negarawan, harus mundur/mengundurkan diri," pungkasnya.[son]

Komentar Pembaca
Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

JUM'AT, 19 APRIL 2019 , 21:00:00

Real Count KPU Lambat!

Real Count KPU Lambat!

KAMIS, 18 APRIL 2019 , 17:00:00

Jokowi: Jangan Jumawa, Tunggu Hasil Resmi KPU

Jokowi: Jangan Jumawa, Tunggu Hasil Resmi KPU

RABU, 17 APRIL 2019 , 19:00:00