Deklarasi Pendukung Prabowo-Sandi Diduga Langgar Aturan, DEEP Beri Pernyataan

Politik  SELASA, 12 FEBRUARI 2019 , 17:20:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

Deklarasi Pendukung Prabowo-Sandi Diduga Langgar Aturan, DEEP Beri Pernyataan

Yusfitriadi. /RMOLJabar

RMOLJabar. Pemungutan suara Pemilu 2019 tinggal menghitung hari. Seiring dengan itu, dinamika kontestasi pun semakin panas, terutama dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu diungkapkan Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi dalam rilisnya, Selasa (12/2)

Menurut Yusfitriadi, kondisi tersebut terjadi hampir di seluruh Indonesia. Terlebih di Propinsi Jawa Barat yang merupakan lumbung suara terbesar di seluruh Indonesia.

"Namun sayangnya, panasnya kontestasi tersebut terkadang menabrak aturan-aturan pemilu yang berpotensi mencederai demokrasi," tulis Yusfitriadi.

Yusfitriadi menyebutkan, pihaknya mencium dugaan pelanggaran pemilu di acara pelaksanaan istighosah dan deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Olahraga (GOR) Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 9 Februari 2019, itu diduga melibatkan anak-anak dan pelajar dari berbagai sekolah.

"Bahkan informasi yang kami dapatkan, melibatkan Polisi Siswa (Polsis) di 8 (delapan) kecamatan," sebut Yusfitriadi.

Bersamaan dengan ungkapan tersebut, Yusfitriadi melalui lembaga DEEP, mengeluarkan beberapa pernyataan sebagai bentuk kontrol dan masukan kepada para pihak, terutama dalam rangka mewujudkan pemilu 2019 yang berintegritas, jujur dan damai.

Pertama, DEEP mendesak Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Bawaslu Jawa Barat segera mengivestigasi kebenaran informasi dan memprosesnya sesuai dengan regulasi penyelenggaran Pemilu 2019.

Kedua, DEEP meminta Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Bawaslu Jawa Barat bersikap responsif dan tegas dalam menangani dugaan pelanggaran di atas, agar masyarakat segera mendapatkan kepastian hukum dan tidak menjadi presedent yang buruk bagi penegakan hukum pemilu, khususnya di Jawa Barat.

Ketiga, DEEP meminta kepada seluruh pimpinan lembaga pendidikan, terutama di Kabupaten Tasikmalaya, untuk lebih berhati-hati dalam merespon agenda-agenda politik, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemilu yang bersih dan berdaulat.

Terakhir, DEEP meminta kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden dan tim kampanyenya, untuk mengikuti proses kontestasi dengan seluruh tahapannya sesuai regulasi pemilu dan tidak menciderai pemilu dengan perbuatan yang melanggar hukum.(yls)



Komentar Pembaca
Real Count KPU Lambat!

Real Count KPU Lambat!

KAMIS, 18 APRIL 2019 , 17:00:00

Jokowi: Jangan Jumawa, Tunggu Hasil Resmi KPU

Jokowi: Jangan Jumawa, Tunggu Hasil Resmi KPU

RABU, 17 APRIL 2019 , 19:00:00

#KataRakyat: Semangat Nyoblos Karena...

#KataRakyat: Semangat Nyoblos Karena...

RABU, 17 APRIL 2019 , 17:00:00