JAWA BARAT

PKS Janjikan SIM Seumur Hidup, HMI: Tidak Masuk Akal

Politik  KAMIS, 14 FEBRUARI 2019 , 10:12:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

PKS Janjikan SIM Seumur Hidup, HMI: Tidak Masuk Akal

Ilustrasi HMI/Net

RMOLJabar. Ramainya kampanye tentang SIM Seumur Hidup dan penghapusan pajak Kendaraan Bermotor yang digulirkam oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika memenangi pemilu mendapat kritikan dari beberapa pihak.

Salah satunya dari Sekertaris Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Barat, Aris Rindiansyah. Dirinya menilai wacana tersebut tidak masuk akal dan dapat memberikan dampak negatif.

Menurutnya, salah satu hal yang membuat tidak masuk akal adalah wacana tersebut di tawarkan oleg caleg PKS dari setiap tingkatan anggota legislatif baik pusat sampai daerah.

Selain itu, jika DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menggulirkan wacana tersebut itu sudah melebihi kewenangan dan tupoksi DPRD.

"Jika pusat yang menawarkan itu masih masuk akal, tapi jika ditawarkan oleh DPRD itu sudah tidak masuk akal, karena produk yang di hasilkan oleh DPRD adalah Perda bukan Undang-Undang," kata Aris dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (14/2).

Dikatakan Aris, untuk masalah SIM masuk kedalam PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), serta ada syarat seseorang untuk mendapatkan SIM seperti tidak buta warna dan tes lain ketika ingin memperpanjang SIM.

"Jika SIM seumur hidup maka kriteria orang yang bisa memiliki SIM tidak terkontrol, dan bisa berdampak sistemik terhadap meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas" ujar aris.

Selain itu, dampak negatif lainnya adalah dengan dihapuskannya pajak kendaraan bermotor maka akan mengurangi pendapatan APBN dan berdampak pada laju pembangunan. Serta dapat meledaknya jumlah pemilik kendaraan bermotor dan berpotensi meningkatnya titik-titik kemacetan di kota kota di indonesia.

"Analogi nya seperti ini, setiap kendaraan yang membayar pajak, pajaknya itu masuk kedalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pembayaran pajak tersebut sudah termasuk asuransi terhadap pengguna yang mengalami kecelakaan yaitu SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)," paparnya.

Menurut Aris, kedua hal tersebut berperan dalam membangun sarana dan prasarana pengguna kendaraan bermotor.

"Jika ini dihapuskan maka beban negara akan meningkat dan di sisi lain daerah mengalami penurunan PAD," ungkapnya.

Untuk itu, Aris menyarankan agar setiap partai politik menawarkan program yang masuk akal sebagai bentuk pendidikan politik terhadap masyarakat. [yls]

Komentar Pembaca