KAMMI Desak KPK Panggil Uu Ruzhanul Ulum

Hukum  SELASA, 19 FEBRUARI 2019 , 12:27:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

KAMMI Desak KPK Panggil Uu Ruzhanul Ulum

Ahmad Jundi/RMOLJabar

RMOLJabar. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Kota Bandung mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut juga mantan Bupati Kabupaten Tasikmalaya, UU Ruzhanul Ulum.

Terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (18/2), saksi Budi Utarma menyebut keterlibatan Uu yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.

Budi adalah Mantan Asisten Daerah (Asda) Pemkab Tasikmalaya, dimana saat itu Uu sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya, mengungkapkan peran Uu Ruzhanul Ulum dalam kasus korupsi dana hibah kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 yang merugikan negara Rp3,9 miliar.

Budi dihadirkan di persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, untuk terdakwa Abdulkodir.

Ahmad Jundi, Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Kota Bandung mendesak KPK untuk segera memanggil Uu Ruzhanul ini agar semuanya jelas.

"Ini kan sudah jelas nama beliau disebut oleh saksi turut andil (memberikan perintah) dalam pencairan dana hibah yang jadi merugikan negara. Kammi mendesak KPK secepatnya memanggil beliau, jangan sampai ada kesan ini di perlambat pemanggilannya," kata Jundi, Selasa (19/2).

Dalam waktu dekat, sambung Jundi, kalau kasus korupsi tidak di selesaikan KAMMI Bandung akan melakukan aksi yang bertujuan menegakan supermasi hukum dalam rangka birokrasi yang bersih.

"Kalau dalam waktu dekat tidak ada proses terkait kasus korupsi ini, KAMMI Bandung akan melaksanakan aksi serentak demi terwujudnya supremasi hukum dan birokrasi yang bersih dan sehat," ujar Jundi, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar.

Sementara itu, Muhammad Fauzan, selaku Kepala Departemen Kebijakan Publik KAMMI Bandung mengatakan, kalau kasus Uu ini tidak diproses, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat ini.

"Sebaiknya memang kasus ini di selesaikan, jangan dibiarkan terus berkembang, nanti akan muncul distrust (kehilangan kepercayaan) Masyarakat kepada Wakil Gubernur nya," tandasnya. [yls]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Anak Pengungsi Dan Debu Jalanan

Anak Pengungsi Dan Debu Jalanan

KAMIS, 11 JULI 2019 , 04:26:00