KABUPATEN PURWAKARTA

Tata Kelola Parkir Bayu Asih Disoal

Peristiwa  RABU, 20 FEBRUARI 2019 , 13:07:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

Tata Kelola Parkir Bayu Asih Disoal

Parkiran RSUD Bayu Asih/RMOLJabar

RMOLJabar. Setahun terakhir, pengelolaan lahan parkir di rumah sakit milik Pemkab Purwakarta itu, telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Namun tanpa persetujuan DPRD setempat.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta dengan direksi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayu Asih, awal pekan lalu.

Ketua Komisi I DPRD Purwakarta, Fitri Maryani mengatakan, PP No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Permendagri No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengisyaratkan, ada mekanisme yang harus ditempuh apabila ada aset berupa tanah atau bangunan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan, dipindahgunakan, atau dijual.

"Mekanismenya antara lain, permohonan dari OPD kepada Bupati selaku penguasa barang untuk kemudian diproses dengan melibatkan beberapa OPD dan selanjutnya harus ada persetujuan dari DPRD. Selain itu ada aset yang bukan merupakan tanah atau bangunan tapi nilainya diatas 50 miliar maka tetap harus ada persetujuan DPRD," kata Fitri kepada awak media, Rabu (20/2).

Dan Perbup Purwakarta No 551 tahun 2017 menjelaskan, bahwa yang menjadi objek tempat khusus parkir yang berada di BLUD RSUD Bayu Asih masuk dalam objek retribusi. Di mana yang menjadi kewenangan memungut adalah Dinas Perhubungan.

"Akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak RSUD Bayu Asih berdampak pada kerugian keuangan pendapatan daerah, hal itu disebabkan oleh adanya perubahan substansi dari objek retribusi menjadi objek pajak," ujar Fitri.

Sementara, pengelolaan parkir di RSUD Bayu Asih sendiri sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Akibat perubahan substansi (dari retribusi ke pajak) terjadi penurunan jumlah retribusi dimaksud. Sementara dalam peraturan yang berlaku, objek retribusi tidak dapat dipihakketigakan.

"Apabila perjanjian kerja sama terus dilanjutkan, akan timbul permasalahan. RSUD Bayu Asih sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutur Wakil Rakyat dari Dapil I Purwakarta itu.

Dalam keterangannya, Penjabat Sekda Purwakarta, Iyus Permana mengatakan, perjanjian kontrak antara RSUD Bayu Asih dengan PT Arco Quality Parking (pengelola parkir) sudah ada pemasukan dari pajak parkir yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) per Juni 2018. Waktu itu Iyus masih menjabat sebagai Kepala Bapenda Purwakarta.

"Untuk proses kerja samanya, selaku Pj Sekda dan Kepala Bapenda saya sama sekali tidak mengetahui. Pihak Bapenda tidak dilibatkan di tahap akhir ketika dalam poin item perjanjian yang menyangkut pajak dan retribusi," kata Iyus.

Kaitan dengan praktik kerja sama tersebut, lanjut Iyus, harusnya aset pemerintah daerah yang tidak bergerak dan akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga maka harus ada persetujuan DPRD. "Dan yang harus melalukan proses kerja sama ini antara lain pihak pemerintah daerah dan pihak pengelola parkir," ujar Iyus.

Perbup Dianggap Kadaluarsa

Direktur Utama RSUD Bayu Asih, Agung Darwis Suriatmadja menceritakan kronologis pengelolaan parkir di RSUD Bayu Asih. Pada 2017 ketika pembangunan Central Medic parkir pengelolaannya sempat diloskan tanpa ada yang mengelola. Kemudian pada 2018, Dirut RSUD Bayu Asih bersama Wakil Direktur, Kabag Umum dan Hukum, bersama-sama melihat peraturan yang berlaku.

Hasilnya mereka memutuskan untuk melaksanakan beauty contest dan PT Arco Quality Parking sebagai pemenang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dijelaskan bahwa aset BLUD tidak terlepas dari aset pemerintah daerah. Perjanjian kerja sama ini sudah berjalan satu tahun.

"Sebelum memutuskan terhadap perjanjian kerja sama tersebut pihaknya sempat berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan karena yang menjadi permasalahan di sini bukan aset melainkan pengelolaan parkirnya," kata Agung.

Karena dalam Perbup tahun 2015 dijelaskan, di mana pengelolaan parkir yang dikelola oleh Bayu Asih masih merupakan kewenangan Dinas Perhubungan, namun pada saat itu menilai perbup tersebut sudah kadaluarsa.

Namun demikian, selanjutnya pihak Bayu Asih dalam hal ini Dirut Agung Darwis Suriatmadja menyetujui keinginan DPRD yang meminta pengelolaan parkir RSUD diberhentikan sementara mulai tanggal 15 Maret 2019. "Ya kami ikut serta dengan keinginan pihak DPRD untuk memperbaiki sistem pengelolaan parkir di RSUD Bayu Asih," demikian Agung. [gan]

Komentar Pembaca
#KataRakyat: DPT Bikin Bete!

#KataRakyat: DPT Bikin Bete!

RABU, 20 MARET 2019 , 21:00:00

LBH: Penetapan Tersangka Sopir Tangki Diwarnai Intimidasi
Tiga Kartu Jokowi Untuk Proyek

Tiga Kartu Jokowi Untuk Proyek

SELASA, 19 MARET 2019 , 19:00:00