Lingkungan Hidup Tak Lagi Menjadi Agenda Prioritas Presiden

Opini  KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 , 18:08:00 WIB | LAPORAN: DZAKY RIJAL

Lingkungan Hidup Tak Lagi Menjadi Agenda Prioritas Presiden

Dadan Ramdan /RMOLJabar

RMOLJabar. Dalam kebijakan pembangunan nasional, Jawa Barat merupakan wilayah yang diposisikan sebagai pusat industri dan jasa nasional serta kawasan strategis nasional (KSN).

Artinya akan padat pembangunan infrastruktur skala besar, industri dan properti yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan pihak swasta. Kebijakan tersebut telah memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup DAS, ekonomi, sosial dan bencana lingkungan hidup.

Dari aspek lingkungan hidup, wilayah Jawa Barat sudah darurat lingkungan dan darurat DAS sehingga indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) berada dalam peringkat 31 dari 34 provinsi di Indonesia.

Dalam 5 tahun terakhir, walaupun ada ganti rugi/kompensasi pembangunan infrastruktur skala besar seperti bendungan, jalan tol, bandara, kereta cepat, pelabuhan, PLTU di Jawa Barat telah memberikan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, konflik sosial, kriminalisasi bahkan harus berujung pada pengadilan. Pembangunan infrastruktur dan industri skala besar di Jawa Barat juga telah merampas lahan-lahan pertanian pangan produktif dan mengalihfungsi lahan pertanian produktif baik di wilayah utara, tengah dan selatan Jawa Barat, menambah polusi air dan udara, Artinya kita tidak pungkiri bahwa pembangunan infrastruktur skala besar itu masih menyisakan masalah lingkungan, konflik dan HAM.

Dalam kurun waktu 4 tahun, di Jawa Barat, tercatat ada 12 konflik pembangunan infrastruktur dan agraria yang berujung pada kriminalisasi, ada 19 orang petani dan warga yang dipenjara. Kemudian, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, bencana lingkungan hidup di Jawa Barat berjumlah 3.278 kejadian. Longsor 1202 kejadian, banjir 760 kejadian, kekeringan 423 kejadian, angin puting beliung 384 kejadian, gerakan tanah 92 kejadian, gempa sebanyak 262 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 255 kejadian dan korban meninggal dunia mencapai 331 orang/jiwa.

Debat capres kedua telah usai. Visi, misi dan strategi kedua pasangan Capres dalam isu infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup telah disampaikan. Walhi Jawa Barat menilai kedua pasangan capres tidak memiliki strategi dan terobosan-terobosan baru yang inovatif dan radikal dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan, mempercepat pemulihan lingkungan hidup dalam 5 tahun ke depan.

Paradigma pembangunan berkelanjutan pun tidak disampaikan oleh kedua pasangan capres. Sampai dengan akhir debat, kedua capres tidak menarik ke atas semua isu pembahasannya menjadi sustainable development. Sementara untuk mencapai Indonesia Maju dan Indonesia Menang yang notabene memerlukan kemajuan ekonomi secara berkelanjutan maka seharusnya mereka berdua menyampaikan kekuatan sustainable development.

Selain itu banyak isu-isu yang luput dielaborasi oleh kedua pasangan Capres seperti isu kerusakan DAS, pencemaran udara dan air oleh limbah dan sampah di DAS, perubahan iklim dan bencana lingkungan hidup, kelembagaan penegakan hukum lingkungan, masalah buruknya kebijakan tata ruang hingga ke soal kriminalisasi petani dan warga yang berjuang untuk lingkungan hidup.

Dalam konteks transisi energi bersih, Kedua capres menyampaikan akan mengurangi energi fosil, namun sampai akhir debat tidak menyampaikan atau menyiratkan strategi mencapai pengurangan energi fosil ini. Mereka terpaku pada pengembangan biodiesel/bioetanol. Padahal sudah ada celah pembahasan soal energi terbarukan saat muncul video dampak lubang tambang akibat batu bara, namun tidak ada sama sekali mengaitkan soal energi terbarukan. Tetap saja mereka fokus pada isu infrastruktur, dan tidak ada mekanisme yang jelas untuk transisi energi. di Jawa Barat kami tidak setuju jika pembangunan energi panas bumi harus mengorbankan kawasan hutan cagar alam dan masyarakat setempat.

Penghentian kriminalisasi aktivis lingkungan dan ham terlupakan oleh kedua pasangan capres. Tidak ada poin yang membahas soal kriminalisasi atas aktivis lingkungan dan perlindungan terhadap aktivis lingkungan yang memperjuangkan lingkungan. Tidak ada pembahasan soal penegakan hukum lingkungan dan pemidanaan korporasi yang melakukan pengrusakan lingkungan menjadi dugaan kuat adanya kekuatan oligarki dari tambang dan perusahaan ekstraktif yang mempengaruhi kebijakan kedua pasang capres.

Perjuangan menyelamatkan lingkungan semakin berat, karena kedua pasangan calon presiden dikelilingi oleh aktor-aktor yang bermain pada bisnis SDA dan industri ekstraktif, artinya dengan kondisi seperti ini sangatlah wajar jika isu lingkungan hidup, energi dan bencana lingkungan tidak menjadi isu utama dalam debat. Kami menilai bahwa lingkungan hidup tidak menjadi agenda proritas presiden dalam 5 tahun ke depan.

Oleh: Dadan Ramdan
(Direktur Walhi Jawa Barat)



Komentar Pembaca