Dasar Hukum Tuntutan Billy Sindoro Lemah

Hukum  KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 , 23:15:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

Dasar Hukum Tuntutan Billy Sindoro Lemah

Billy Sindoro dan TPH/RMOLJabar

RMOLJabar. Tim Penasihat Hukum (TPH) terdakwa Billy Sindoro angkat bicara paska kliennya dituntut hukuman penjara maksimal oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Billy dituntut hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Ketua TPH Billy Sindoro, Ervin Lubis menilai, tuntutan terhadap kliennya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Fakta persidangan hanya membuktikan ketiga konsultan independen yaitu Fitradjadja Purnama, Henry Jasmen P Sitohang dan Taryudi yang memiliki peran dan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.

Berdasarkan keterangan JPU, Billy dianggap bersalah menyuap Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah ASN di Pemkab Bekasi.

"Itupun mereka mengungkapkan adanya tindakan pemerasan sehingga terjadi pemberian uang atau janji kepada sejumlah pejabat dan aparat Pemkab Bekasi," kata Ervin menanggapi tuntutan dari JPU KPK yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Bandung, Kamis (21/2).

Dikatakan Ervin, dalam dakwaan disebutkan tentang pemberian uang Rp16 miliar dan 270 ribu dolar Singapura. Sementara fakta persidangan mengungkapkan Billy tidak memiliki peran serta kaitan dengan pemberian uang tersebut.

Menurutnya, Billy tidak terbukti memberikan uang atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat dan aparat, dan tidak mengarahkan siapa pun untuk melakukan pemberian uang terkait perizinan Meikarta.

"Dari puluhan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, tidak ada satu pun fakta fisik dan bukti materiil yang menguatkan dakwaan. Klien kami tidak mengenal satupun aparat Pemda baik di Bekasi maupun di Provinsi Jabar.  Meskipun terjadi pertemuan antara Billy dengan Bupati Bekasi, tidak terbukti ada pemberian uang atau janji sebagaimana yang didakwakan," jelas Ervin. [gan]

Komentar Pembaca