Pemkab Purwakarta Verifikasi Kepesertaan BPJS Yang Dibiayai APBD

Pemerintahan  JUM'AT, 22 FEBRUARI 2019 , 15:20:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

Pemkab Purwakarta Verifikasi Kepesertaan BPJS Yang Dibiayai APBD

Verifikasi Kepersetaan BPJS di Aula Dinas Kesehatan Purwakarta/RMOLJabar

RMOLJabar. Pemerintah Kabupaten Purwakarta sedang melakukan verifikasi terhadap kepesertaan BPJS yang dibiayai oleh APBD Purwakarta. Verifikasi tersebut dilakukan agar kepersetaan yang ditanggung oleh Pemda bisa tepat sasaran sesuai intruksi Bupati Purwakarta.

"Kita lakukan verifikasi agar kepersetaan BPJS yang ditanggung pemerintah tepat sasaran karena sesuai intruksi Ibu Bupati harus tepat sasaran karena program ini untuk orang tidak mampu," ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Iyus Permana, disela rapat verifikasi Kepersetaan BPJS di Aula Dinas Kesehatan Purwakarta, Jumat (22/2).

Verifikasi tersebut sengaja dilakukan, terlebih data yang diinginkan berdasarkan dari RT/RW, Desa dan Kecamatan, bahkan tindakan tegas akan dilakukan apabila dalam data tersebut diselipkan bukan pada haknya akan langsung dicoret.

Apalagi kepersertaan BPJS sesuai KK sehingga perlu detail dan benar dalam melakukan verifikasi. "Kita inginkan data sesuai sasarannya,kalaupun ada yang mampu lalu masuk dalam program ini kita langsung coret," tegas Iyus.

Adapun untuk 2019 ini, ada 50.731 warga yang akan ditanggung kepersertaan BPJS oleh Pemda Purwakarta, termasuk diantaranya 3 ribu khusus untuk marebot Masjid di Purwakarta. Adapun Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 14 miliar dari APBD.

"Total yang menerima 50.731 dan 3 ribu diantaranya khusus marebot masjid," ujarnya.

Untuk bantuan dari Pemprov Jabar sendiri, Iyus mengatakan masih menunggu apalagi dengan bantuan dari Pemprov sebesar Rp 9 miliar bisa menambah akolasi kepersertaan BPJS bagi orang tidak mampu. "Apalagi kalau bantuan dari Pemprov turun, kita bisa menambah lagi otomatis sebanyak 20 ribu," ujarnya.


Program Jampis Masih Berjalan

Terkait program Jaminan Keasehatan Purwakarta Istimewa (Jampis), Iyus mengatakan program tersebut masih berjalan, bahkan sangat membantu masyarakat kurang mampu yang belum tercover BPJS termasuk golongan penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS.

"Untuk jampis masih tetap berjalan,untuk mengcover yang belum masuk kepesertaan BPJS bagi orang tidak mampu, dan golongan penyakit yang tidak tercover oleh BPJS, Jampis tetap jalan," ujarnya.[son]



Komentar Pembaca
Sebelum Sandi, Jokowi Pernah Janji Hapus Ujian Nasional
Prabowo-Sandi Incar Golput

Prabowo-Sandi Incar Golput

KAMIS, 21 MARET 2019 , 19:00:00

Duit Di Laci Menag Berkaitan Dengan Kasus Romi

Duit Di Laci Menag Berkaitan Dengan Kasus Romi

KAMIS, 21 MARET 2019 , 13:00:00