Eksepsi Bahar Bin Smith Ditolak JPU

Hukum  KAMIS, 14 MARET 2019 , 11:32:00 WIB | LAPORAN: RIDWAN ABDUL MALIK

Eksepsi Bahar Bin Smith Ditolak JPU

Sidang lanjutan Bahar bin Smith/RMOLJabar

RMOLJabar. Sidang lanjutan kasus penganiayaan anak di bawah umur dengan terdakwa Bahar bin Smith kembali digelar di Gedung Perpustakaan dan Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Kamis (14/3).

Sidang kali ini mengagendakan pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi Bahar bin Smith.

Dalam persidangan, Jaksa menolak semua eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Bahar bin Smith.

"Kesimpulan, berdasarkan uraian dengan tidak mengurangi rasa hormat, pada kesempatan ini bahwa permohonan penasehat hukum melalui eksepsi adalah tidak berdasar. Oleh karena itu dalam perkara ini kami memohon kepada yang mulia hakim untuk menolak eksepsi dari penasehat hukum terdakwa," ucap JPU dalam persidangan.

Selain menolak eksepsi kuasa hukum terdakwa, JPU juga meminta majelis hakim untuk menerima surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana kasus penganiayaan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis 28 Febuari 2019.

"Tetap menerima surat dakwaan yang dibacakan pada kamis 28 Februari untuk dijadikan dasar pemeriksaan Bahar bin Smith," tutur JPU.

Menanggapi hal tersebut, Majelis Hakim Edison Muhammad meminta waktu satu minggu untuk memberikan keputusan atas hal tersebut.

"Majelis akan memutuskan sikap dalam bentuk putusan dan meminta waktu satu minggu, untuk itu majelis minta waktu mempersiapkan putusannya," pungkasnya.

Perlu diketahui, pada sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kamis (28/2). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cibinong menjerat Habib Bahar bin Smith dengan pasal berlapis.

Selanjutnya, pada sidang kedua di gedung Arsip, Kota Bandung, Rabu (6/3) dengan agenda pembacaan eksepsi terdapat lima poin yang dibacakan kuasa hukum yaitu.

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili, 2. Surat dakwaan batal demi hukum, 3. Melepaskan terdakwa dari penjara, 4. Membebankan ongkos perkara ke negara, 5. Mengabulkan seluruh keberatan kami.

Bahar didakwa melanggar dakwaan kesatu primer, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Ia juga didakwa dengan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Bahar juga didakwa dakwaan kedua primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana. Perbuatan terdakwa Bahar juga didakwa dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Kemudian, JPU juga mendakwa Bahar dengan dakwaan lebih subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan lebih subsidsir lagi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Yang terakhir, Bahar didakwa dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [gan]

Komentar Pembaca
#KataRakyat: DPT Bikin Bete!

#KataRakyat: DPT Bikin Bete!

RABU, 20 MARET 2019 , 21:00:00

LBH: Penetapan Tersangka Sopir Tangki Diwarnai Intimidasi
Tiga Kartu Jokowi Untuk Proyek

Tiga Kartu Jokowi Untuk Proyek

SELASA, 19 MARET 2019 , 19:00:00