Komitmen Pencegahan Korupsi Rendah, Kota Cirebon Duduki Posisi Ketiga Terbawah

Pemerintahan  JUM'AT, 15 MARET 2019 , 01:29:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

Komitmen Pencegahan Korupsi Rendah, Kota Cirebon Duduki Posisi Ketiga Terbawah

Ketua Tim Korsupgah KPK Tri Budi Rochmanto/RMOLJabar

RMOLJabar. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Cirebon dinilai masih tergolong lemah.

Hal itu dikemukakan Ketua Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Jawa Barat, Tri Budi Rochmanto.

Dia menyebutkan, berdasarkan data dari aplikasi MPC (Monitoring Center for Prevention), Kota Cirebon berada di urutan ke 26 Se-Jawa Barat dalam capaian sistem pencegahan korupsi.

"Dalam capaian itu ada 47 kriteria, sedangkan untuk level kota ada 7 fokus area, seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah," kata Tri, saat ditemui di acara Musrenbang tingkat Kota Cirebon di salah satu hotel di Jalan Siliwangi, Kamis (14/3).

Dia menuturkan, penilaian di Kota Cirebon masih rendah. Hal itu dapat dilihat dari hasil point-point sub kriteria ketika 7 kriteria di atas di breakdown.

Tri memaparkan, yang dicapai oleh Kota Cirebon baru 53 persen. Kota Cirebon urutan ke 26 dari 28 daerah di Jawa Barat. Artinya, pemenuhan terhadap kriteria atau sistem di tujuh fokus area itu baru 53 persen.

"Dari tujuh kriteria itu di breakdown menjadi sub kriteria. Nah, disitu ada nilainya, ada point-pointnya," paparnya.

Sehingga, lanjut Tri, komitmen sistem pencegahan korupsi di Kota Cirebon belum optimal, oleh karenanya capaian MPC tidak menggembirakan.

Menurut Tri, faktor tersebut dikarenakan ada yang sifatnya non teknis, seperti contoh e planning budgeting apakah sudah memiliki aplikasi e planning dan sudah terintregasi atau belum.

"Kemudian apakah sudah punya belum standar harga satuan analisis biaya, sudah terdokumentasi tidak proses Musrenbang, RPJMD, forum OPD. Itu yang harus dipenuhi," kata Tri.

"Semakin belum terpenuhi 47 indikator, semakin sedikit capainya," bebernya.

Tri mengatakan, kalau bicara menurut Undang-Undang tindak pidana korupsi, pasti negara lah yang banyak melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Begitupun dengan tindak pidana penyuapan, yang rentan terjadi di APBD.

"Sehingga, proses-proses inilah yang harus dilakukan pencegahan, sebagaimana program yang ada di aplikasi MPC," jelas Tri.

Aplikasi MPC, kata Tri, merupakan aplikasi mengenai capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah). Upaya pencegahan itu sedianya dilaksanakan oleh seluruh pemda di Indonesia yang meliputi 7 area intervensi.

"Dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, maka jajaran pemda setempat bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK untuk melakukan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan lain sebagainya," tandas Tri. [yud]







Komentar Pembaca
#KataRakyat: DPT Bikin Bete!

#KataRakyat: DPT Bikin Bete!

RABU, 20 MARET 2019 , 21:00:00

LBH: Penetapan Tersangka Sopir Tangki Diwarnai Intimidasi
Tiga Kartu Jokowi Untuk Proyek

Tiga Kartu Jokowi Untuk Proyek

SELASA, 19 MARET 2019 , 19:00:00