Peran TNI Dalam Masyarakat Yang Demokratis

Oleh: Yusa Djuyandi

Opini  JUM'AT, 15 MARET 2019 , 22:19:00 WIB

Peran TNI Dalam Masyarakat Yang Demokratis

Yusa Djuyandi/Dok

SEBUAH negara yang demokratis dijalankan dengan atas dasar kepentingan rakyat, begitupun dengan Indonesia yang sejak didirikannya telah meletakan konsep kedaulatan rakyat sebagai inti dari kekuatan negara.
Ketetapan para pendiri bangsa ketika menentukan bentuk pemerintahan republik sebagai dasar dari pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, menjadi satu contoh dari ingin dihadirkannya kekuatan rakyat. Kata republik itu sendiri memiliki makna re yang artinya kembali dan public yang berarti rakyat (publik), dimana bila keduanya disatukan maka republik bermakna kembali kepada rakyat. Sejalan dengan itu, para founding fathers republik ini juga menyusun Pancasila sebagai sebuah ideologi yang didasarkan pada kepentingan rakyat.

Dalam perkembangan jalannya negara Indonesia, dimana kemudian negara membentuk adanya sebuah badan yang bertugas mengamankan kedaulatan, maka dasar dari kedaulatan negara adalah terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adanya ketetapan tersebut menunjukan bahwa terdapat adanya sebuah keterkaitan antara dimensi keamanan dengan konsep negara demokratis yang di bangun, yaitu negara membentuk alat pertahanan negara untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karenanya berbicara tentang TNI sebagai alat pertahanan negara maka peran dan tugas TNI juga harus hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis.

Meski dalam konsep ideal bahwa dibentuknya TNI oleh negara adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, terutama dari adanya segala ancaman musuh yang dapat membuat masyarakat menjadi tidak merdeka, namun dalam sejarah berdirinya negara Indonesia kehadiran TNI di beberapa daerah sempat menjadi momok. Pasang dan surut keberterimaan kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat menjadi hal yang perlu diakui, tetapi ini menjadi sebuah dinamika yang muncul dalam konteks hubungan sipil dan militer di Indonesia.

Di masa pemerintahan orde baru, ketika TNI memiliki peran ganda akibat dari diterapkannya konsep Dwi Fungsi ABRI, yang kemudian saat itu TNI tidak hanya menjalankan tugas sebagai alat pertahanan negara namun juga menjalankan tugas lain di bidang sosial, ekonomi dan politik, maka ketika arus reformasi bergulir pelaksanaan dwi fungsi mendapat sorotan. Gerakan reformasi di tahun 1998 yang turut serta menghendaki adanya reformasi di sektor keamanan telah mendorong banyak kelompok masyarakat sipil untuk menuntut pemerintah agar mengembalikan peran dan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara.

Munculnya kehendak untuk melakukan reformasi sektor keamanan yang kemudian di respon secara positif oleh pemerintah dan TNI menjadi pintu gerbang bagi terciptanya perubahan yang positif. Dasar dari kesadaran TNI untuk melakukan perubahan dalam semangat reformasi adalah munculnya kesadaran bahwa kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat hanya akan dapat diterima bila TNI mendengar aspirasi rakyat. Alasan perlunya bagi TNI untuk mendengar aspirasi rakyat juga merupakan salah satu perwujudan dari peran TNI dalam masyarakat yang demokratis, di sisi yang sama jika dikembalikan kepada konsep kemanunggalan TNI dengan rakyat maka TNI harus mau mendengar dan merasakan apa yang di aspirasikan oleh rakyat.

Profesionalisme Tugas TNI

Profesionalisme TNI merupakan sebuah bentuk komitmen besar yang perlu di implementasikan dengan sungguh-sungguh, dengannya maka TNI hanya fokus pada tugasnya sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada kekuatan undang-undang serta ototitas politik sipil yang terpilih dari proses demokratis. Dorongan untuk menciptakan alat pertahanan negara yang profesional juga diimplementasikan dengan tidak berpolitik praktis atau bersifat partisan terhadap kelompok politik tertentu, hal ini untuk menghindari adanya conflict of interest dan menunjukan bahwa TNI adalah milik dari seluruh komponen bangsa yang kembali lagi pada prinsip kemanunggalan TNI dengan seluruh rakyat.

Kepatuhan TNI kepada undang-undang dan otoritas pemerintahan sipil, serta kemanggulan TNI dengan rakyat menjadi prinsip utama dalam menjalankan segala tugas yang diamanahkan dalam ranah negara demokrasi. Soal profesionalisme TNI dalam menjalankan segala tugas, bila didasarkan kepada Undang-Undang Pertahanan maupun Undang-Undang TNI, maka TNI selain memiliki tugas utama dalam menjaga pertahanan juga dimungkinkan untuk menjalankan tugas lain yang terkait dengan konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pelaksanaan tugas di luar tugas utama tentu dilakukan setelah ada perintah dari otoritas politik sipil, yaitu eksekutif dan legislatif.

Dalam perkembangannya, OMSP muncul tatkala kecenderungan perang antar negara atau ancaman keamanan tradisional (ancaman militer) semakin mengecil, namun disisi lain banyak negara dihadapkan pada suatu kondisi dimana mereka membutuhkan sumber daya yang mumpuni dalam menangani ancaman keamanan yang bersifat non-tradisional. Sebagai contohnya di Amerika Serikat, pemberdayaan pasukan militer dalam OMSP dilakukan dalam rangka mengatasi konflik, menjaga perdamaian, dan membantu otoritas sipil dalam menangani masalah atau krisis domestik, seperti bencana alam. Selama pelaksanaan tugas OMSP dimandatkan dan diawasi oleh pemerintah (eksekutif dan legislatif) maka pelaksanaannya menjadi salah satu bentuk profesionalisme militer.

Dalam kasus di Indonesia, pemberian kepercayaan pemerintah kepada TNI dalam melaksanakan tugas OMSP bisa dimungkinkan, terutama bila melihat kepada beberapa aspek, seperti aspek sosio historis dan sumber daya kelembagaan. Dari aspek sosio historis maka bisa dikaitkan dengan konsep dan doktrin kemanunggalan TNI dengan rakyat, konsep kemanunggalan bukan muncul secara tiba-tiba melainkan lahir dari sebuah proses panjang yang melibatkan interaksi TNI bersama rakyat. Dengan adanya kemanunggalan maka memungkinkan rasa keberterimaan kehadiran pasukan TNI di tengah-tengah masyarakat ketika menjalankan tugas OMSP, semisal dalam menangani bencana alam. Adapun dari aspek kelembagaan, dapat dilihat dari kesiapan pasukan TNI yang hampir tersedia di seluruh wilayah Indonesia, sehingga ketika TNI ditugaskan untuk menjalankan OMSP maka akan dengan mudah memobilisasi pasukan dalam menjalankan tugas.

Kehadiran TNI dalam pelaksanaan tugas OMSP pada dasarnya bukan merupakan bentuk dari pengambilalihan tugas lembaga sipil lain, karenanya pengerahan pasukan dalam OMSP disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari pemerintah. Pelaksanaan tugas OMSP di lapangan dalam beberapa peristiwa, semisal dalam pemberantasan terorisme, penananganan konflik, penanganan bencana alam, harus selalu di koordinasikan dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Polri, pemerintah daerah, BPBD maupun instansi lainnya. Koordinasi antar lembaga juga diperlukan untuk menghidari adanya overlaping pelaksanaan tugas atau munculnya kesan pengambil alihan tugas oleh TNI.

Penulis merupakan Kepala Pusat Studi Keamanan Nasional dan Global, Universitas Padjadjaran.

Komentar Pembaca
Negara-Negara Unggulan Melaju

Negara-Negara Unggulan Melaju

SENIN, 25 MARET 2019

Dana Hibah Yang Tak Kunjung Turun Menghambat Persiapan PON XX PAPUA 2020
Capres Joko Widodo Marah

Capres Joko Widodo Marah

MINGGU, 24 MARET 2019

Dampak Elektoral Kasus Romi

Dampak Elektoral Kasus Romi

MINGGU, 24 MARET 2019

Kelirumologi Islamophobia

Kelirumologi Islamophobia

MINGGU, 24 MARET 2019

Kartu Pintar Yang Dibodohkan

Kartu Pintar Yang Dibodohkan

MINGGU, 24 MARET 2019