Advokat: Kasus Kredit Harusnya Masuk Dalam Ranah Perdata

Hukum  SELASA, 19 MARET 2019 , 01:01:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

Advokat: Kasus Kredit Harusnya Masuk Dalam Ranah Perdata

Iman Nurhaeman/Ist

RMOLJabar. Advokat Iman Nurhaeman menilai, kredit atau pembiayaan perbankan apabila membuahkan perkara sepatutnya masuk ke ranah keperdataan. Jika belum terjadi kerugian keuangan negara.

Dirinya mencontohkan, keputusan Majalis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bandung yang diketuai Martahan Pasaribu, yang memutus bebas terhadap tujuh orang atas perkara dakwaan korupsi dalam kasus pembobolan Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling (TAB).

"Putusan hakim tersebut sangat tepat. Sebab, keputusan Majelis Hakim memovonis bebas meski tuduhan korupsinya sebesar Rp1,86 triliun tetapi tidak ada kerugian keuangan negara," ucap Iman, Senin (18/3).

Iman menilai, kredit atau pembiayaan perbankan seharusnya masuk dalam ranah keperdataan.

"Belum terjadi kerugian negara dikarenakan pada perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memperhitungkan agunan dan asset PT TAB yang dimungkinkan dijual sebagai sumber pengembalian kredit," katanya.

Advokat yang juga menangani perkara Tipikor mantan Direktur BJBS, Yocie Gusman, itu berpendapat ada dua unsur utama yang dijadikan sandaran keputusan majelis hakim pada perkara tersebut.

"Suatu perkara yang sangat tepat, terutama melihat dari status Bank Mandiri sebagai lembaga bisnis yang sangat memungkinkan terjadinya laba atau rugi dari kegiatan usahanya, di sisi lain kedepannya putusan tersebut dapat memberikan efek tidak terjadinya kriminalisasi berlebihan terhadap unit bisnis yang dimiliki pemerintah khususnya sektor perbankan," paparnya.

Dirinya pun menyoroti perkara yang nyaris sama yaitu dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Pembiayaan Fiktif Garut Super Block di Bank BJB Syariah kepada 161 enduser pembeli Kios dari Garut Super Block kurang lebih sebesar Rp546 miliar.

Menurut Iman, terdakwa Yocie Gusman, kasus ini memiliki kemiripan dengan kasus yang didakwakan kepada PT TAB.

"Kemiripan tersebut belum terjadi kerugian negara. Sebab pada perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK tidak memperhitungkan agunan berupa unit-unit kios Garut Super Block yang dibeli oleh 161 enduser yang saat ini sedang dalam proses splitzing," tuturnya.

Berdasarkan fakta dokumen, lanjut Iman, ada nilai agunan yang diberikan oleh PT HSK senilai 100 persen dari kredit yang diberikan oleh Bank BJB Syariah.

"Kemudaian berdasarkan laman OJK menyatakan bahwa status Bank BJB Syariah adalah Bank Swasta Umum Devisa dan tidak terdapat penyertaan secara langsung dari negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya.

Menurutnya, pemberian kredit atau pembiayaan perbankan, seharusnya masuk dalam ranah keperdataan, apalagi Bank BJB Syariah jelas-jelas bukan Bank pemerintah seperti Bank Mandiri sehingga, jika terjadi kredit macet atau gagal.

"Bayar tinggal eksekusi jaminannya saja, karena jaminan berupa kios tentunya ada. Kecuali itu pembiayaan Bank BJB Syariah kepada 161 enduser dalam fakta persidangan yang muncul tidak terbuktikan adanya pelanggaran SOP," ungkapnya.

Berdasarkan keterangan saksi ahli perbankan, Johanes Ibrahim Kosasih, bahwa SOP yang berlaku di suatu bank adalah merupakan aturan internal bank dan sangat dimungkinkan setiap bank berbeda.

Selain itu, direksi atau pihak yang ditunjuk merupakan pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan eskalasi kebijakan yang secara normal terjadi dalam suatu lingkungan bisnis, mengingat sumber pendapatan bank umumnya berasal dari aktivitas pemberian kredit atau pembiayaan.

"Eskalasi kebijakan merupakan suatu proses administratif bukan merupakan suatu tindakan melanggar hukum. Disebutkan Iman Nurhaeman, berdasarkan fakta yang ada seyogyanya dalam rangka memenuhi keadilan hukum," terangnya.

Bank BJB Syariah dan PT Hastuka Sarana Karya diputuskan sebagaimana Majelis Hakim memberikan vonis tidak bersalah kepada para terdakwa dalam Perkara Bank Mandiri dan PT TAB. [gan]


Komentar Pembaca