Bentuk Tim Diplomasi, Emil: Penyambung Kerjasama Jabar Dan Luar Negeri

Pemerintahan  SELASA, 19 MARET 2019 , 08:23:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

Bentuk Tim Diplomasi, Emil: Penyambung Kerjasama Jabar Dan Luar Negeri

Ridwan kamil/Humas Jabar

RMOLJabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim diplomasi Jabar yang bertugas sebagai agen kerjasama dengan pihak luar negeri.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, tim ini akan beranggotakan para diplomat atau mantan duta besar RI asal Jabar.

"Mereka akan menyambungkan pintu kerjasama luar negeri dan mengenalkan Jabar," ucap Emil, sapaan Gubernur, di rumah dinas Gedung Pakuan Bandung, Selasa (19/03).

Emil mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Mashudi terkait pembentukan tim tersebut dan mendapat respon positif. Mengenai nama dan jumlah anggotanya saat ini masih dirumuskan.

"Saya sudah minta ke Kemenlu dan responnya baik, jumlahnya Bu Menteri dan saya masih menghitungnya. Program itupun belum diberi nama, apakah Dubes Jabar atau tim diplomasi Jabar kita belum putuskan," jelasnya.

Emil menginginkan ada program penguatan diplomasi Jabar. Jadi tim yang dibentuknya itu akan ditarik masuk kedalam sebuah sistem sehingga kebutuhan yang kapasitasnya tidak dimiliki oleh ASN dapat diisi oleh para mantan diplomat tersebut.

"Tim ini nanti akan diinstitusikan supaya transparan,  jelas nama dan tugasnya," ujar Emil dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar.

Dikatakan Emil, saat ini Pemprov sedang menerapkan birokrasi 3.0 atau birokrasi dinamis, dimana pemerintah menjadi akselerator pembangunan bukan operator. Jadi pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tapi bekerja sama dengan pihak lain atau penta helix.

"Dengan birokrasi 3.0 ini kita merangkul elemen masyarakat yang dianggap bisa membawa kebermanfaatan ke dalam sistem pemerintahan, contohnya program diplomasi Jabar ini atau Tim Akselerasi Pemerintahan (TAP)," paparnya.

Birokrasi 2.0 atau birokrasi performa yaitu reward punishment saat ini sudah ditinggalkan oleh pemerintahan di berbagai negara. Birokrasi ini masih menganggap urusan pembangunan masih urusannya birokrasi atau seolah-olah kemajuan pembangunan itu harus dilakukan oleh dinas.

"Nah birokrasi 3.0 tidak seperti itu," pungkasnya. [yud]








Komentar Pembaca