Etika Legislator Dipertanyakan

Politik  KAMIS, 21 MARET 2019 , 12:56:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

Etika Legislator Dipertanyakan

Ilustrasi Rapur DPR RI/Net

RMOLJabar. Analis politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menyayangkan sepinya sidang paripurna DPR RI pada Selasa (19/3).

Menurutnya, anggota parlemen telah melanggar etika politik publik paling dasar.

"Hadir dalam sidang itu wajib secara moral dan etika politik, karena melalui sidang keterwakilan publik ditunjukkan, setiap anggota legislatif mewakili dapilnya masing-masing, jika tidak hadir lalu siapa yang sampaikan suara publik?" kata Dedi, Kamis (21/3).

Disinggung soal ketidakhadiran anggota DPR RI karena adanya kemungkinan sedang berada di daerah pilihan masing-masing, Dedi merasa hal itu tidak cukup menjadi alasan. Pasalnya waktu bekerja parlemen telah diatur termasuk waktu untuk bertemu konstituen.

"Jika benar (sedang berada di Dapil), itu artinya mereka disorientasi (tidak memahami) jadwal. Paripurna adalah pembukaan masa sidang, lalu ditutup nanti di bulan berikutnya masa reses, selama reses itulah bertemu konstituen, paripurna itu cuma dalam hitungan jam, seharusnya mereka mengalah untuk kepentingan publik," terangnya dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar.

Lebih lanjut, Dedi semakin menyesalkan karena pembahasan dalam sidang tergolong krusial. Selain mengesahkan calon hakim konstitusi yang sebelumnya ditetapkan Komisi III, DPR juga mengagendakan perpanjangan sejumlah RUU. Pansus Angket DPR tentang Pelindo II, RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, dam RUU tentang Daerah Kepulauan.

"Sangat menyesalkan karena ternyata prasangka baik kita selama ini, yang menganggap mereka mewakili suara publik, tidak terbukti dalam sidang paripurna kemarin," tutupnya. [gan]

Komentar Pembaca