Survei Ombudsman: Pemprov Jabar Peringkat 2 Maladministrasi

Pemerintahan  KAMIS, 21 MARET 2019 , 16:31:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

Survei Ombudsman: Pemprov Jabar Peringkat 2 Maladministrasi

Ridwan Kamil/RMOLJabar

RMOLJabar. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri acara Peluncuran Survei Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, di Aula Sangga Buana, Gedung Sate, Bandung.

Survei Indeks Prestasi Maladministrasi merupakan cara yang dilakukan Ombudsman RI dalam mendapatkan data primer dari pengguna layanan dengan cara memetakan tingkat administrasi pada layanan publik dasar.

"Dirilis survei Persepsi Maladministrasi oleh Ombudsman RI, untuk mengukur kualitas pelayanan administrasi publik kepada masyarakat," ucap Emil sapaan akrabnya, Kamis (21/3).

Ombudsman RI sendiri melakukan survei Inperma kepada 10 Pemerintah Provinsi yang telah mendapat predikat zona hijau tentang pelayanan baik dalam survei kepatuhan terhadap UU No 25 tahun 2009. Ke-10 provinsi tersebut adalah Sumut, Kepri, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, NTT, Kaltim, Sulsel dan Provinsi Sultra.

Emil menyebut, dari 10 Provinsi yang disurvei, Jawa Barat berada di posisi ke-2 terbaik, dengan skor 4.98. Dengan predikat maladministrasi terendah kedua. Adapun hasil paling baik berhasil diraih NTT dengan skor Inperma paling rendah yakni 4,87.

Adapun nilai provinsi lainnya, yakni Provinsi Sumut memiliki skor indeks persepsi maladministrasi 5,28, Kepri 5,45, Jambi 5,44, Jakarta 5,11, Banten 5,52, Kaltim 5,46, Sulsel 5,30 dan Provinsi Sultra 5,47.

"Ini bagus tapi belum 'perfect', saya bilang. Percect itu kalau Persepsi Maladministrasi-nya tidak ada," katanya dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar.

Hasil survei ini, sambung Emil, menandakan layanan publik di Jawa Barat semakin membaik, dan tinggal ditingkatkan lagi agar mendapat nilai sempurna.

Dirinya menyebut, bahwa di era pemerintahan Dinamic Governance, Pemprov Jabar pada saat ini terus berusaha meningkatkan tingkat pelayanan publik dengan mengurangi interaksi tatap muka antara masyarakat dengan petugas-petugas pelayanan.

Dengan konsep tersebut, kata Emil, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha membuat suatu sistem dimana negara yang mendatangi rakyat, bukan rakyat yang mendatangi negara.

"Maka dari itu saya tekankan lagi bahwa ASN Jawa Barat itu harus mempuyai tiga nilai dalam mejalankan pekerjaannya antara lain, berintegritas, profesional dan melayani sepenuh hati," kata Emil.

Untuk itu, pihaknya telah mengeluarkan beberapa program terkait dengan inovasi layanan terhadap masyarakat, salah satu contohnya Samsat J'bret. Yaitu bayar pajak secara online dengan bekerjasama dengan beberapa pihak ketiga sebagai rekanan pelayanannya.

"Intinya lakukan pelayanan seperti maunya masyarakat, warga sekarang biasa "online", ya udah kita design bayar pajak lewat Bukalapak, Tokopedia, yang biasa ke minimarket bayarnya ke Alfamart, Indomaret, dan lain seterusnya," tuturnya.

Hal demikian, akan dipraktekan juga di semua layanan. Emil mengajak stakeholder, para perangkat daerah untuk berfikir seperti konsumen. Itulah reformasi pelayanan publik yang Ia harapkan.

Emil berharap, dengan sistem pemerintahan Dynamic Governance dan menjunjung tiga nilai ASN Jawa Barat, kedepannya hasil survey ini akan mejadi lebih baik dan berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat itu sendiri. [aga]

Komentar Pembaca
Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 02:38:00

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

SELASA, 11 JUNI 2019 , 23:16:00

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:39:00