KABUPATEN PURWAKARTA

Hasil Simulasi Pemilu, Ini Catatan Bawaslu

Politik  MINGGU, 24 MARET 2019 , 18:57:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

Hasil Simulasi Pemilu, Ini Catatan Bawaslu

Simulasi pemilu/RMOLJabar

RMOLJabar. Sejumlah hal penting jadi catatan Bawaslu Purwakarta pada hasil simulasi Pemilu 2019 yang digelar KPU Purwakarta di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam, Sabtu (23/3) lalu. Diantaranya, terkait masih banyaknya jumlah surat suara tidak sah.

Demikian dikatakan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Purwakarta, Oyang Este Binos kepada awak media, Minggu (24/3). Menurutnya, angka surat suara tidak sah karena alasan tidak dicoblos dan salah mencoblos, cukup banyak. Khususnya pada surat suara calon legislatif.

"Surat suara tidak sah mencapai 38 dari 198 pengguna hak pilih di TPS tersebut, tentu ini catatan bagi KPU untuk lebih massif melakukan sosialisasi pencoblosan. Supaya pemilih bisa benar-benar memahami proses pencoblosan," kata Binos.

Selain itu, dari sekian banyak calon legislatif, pemilih cenderung lebih banyak mencoblos tanda parpol. Meski hal ini sah, tapi tentu ini jadi PR buat parpol dan para caleg untuk lebih intens melakukan pendekatan kepada masyarakat. Sehingga kesempatan masyarakat memilih langsung wakilnya di parlemen dapat terwujud.

"Waktu kampanye yang menyisakan sekitar 20 hari lagi, masih cukup untuk meminimalisir dua hal di atas. KPU harus lebih massif melakukan sosialisasi melalui perangkat KPU yang sudah terbntuk hingga KPPS. Dan parpol juga intens memanfaatkan sisa kampanye melalui pelaksana kampanye disemua tingkatan, termasuk melalui perangkat parpol disemua tingkatan," tuturnya.

Hal lain yang menjadi sorotan Bawaslu adalah, perlunya ketelitian petugas KPPS untul mengidentifikasi calon pemilih yang terdaftar di DPT, DPTb dan DPK. Karena ini menyangkut jumlah surat suara yang akan diberikan. Seperti, untuk pemilih yang masuk DPTb, beda dapil tidak diberikan lima surat suara.

"Perlu ditekankan juga kecermatan KPPS dalam mengisi seluruh dokumen di TPS dari model C1 sampai C7. Dan diberikan juga pemahaman kepada KPPS tentang prosedur saat di TPS terjadi kekurangan surat suara. Jangan dilupakan juga soal ketersediaan template (alat bantu untuk penyandang tuna netra)," ujarnya.

Sementara dari sisi Pengawas TPS, menurut Binos, selain harus paham betul dan memastikan proses pungut hitung berjalan sebagaimna mestinya. Petugas PTPS juga jangan abai terhadap kejadian di sekitar TPS, terutama yang berpotensi melakukan pelanggaran Pemilu.

"Intinya, petugas PTPS harus siap lahir batin. Siap ilmu, tenaga dan mental," katanya.

Kendala Teknis Pemilih Lansia

Sejumlah kendala teknis yang dialami pemilih lansia, diakui Binos menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Khusus bagi pemilih lansia, hendaknya melalui KPPS agar disampaikan supaya tidak terburu-buru.

"Biar lambat asal selamat, yang penting asas bebas rahasia tetap harus dijamin," katanya.

Meski demikian, terhadap mereka yang mengalami kesulitan. Boleh mengajukan pendampingan baik kepada orang terpercaya maupun kepada petugas KPPS.

"Nanti ada form khusus untuk pendamping yang harus diisi. Dan Bawaslu melalui PTPS punya juga punya kewajiban mengawal hal ini," demikian Binos. [gan]

Komentar Pembaca
Jika KPU Tak Netral, People Power Bisa Terwujud
Warga Madura Tawarkan Senjata Untuk La Nyalla

Warga Madura Tawarkan Senjata Untuk La Nyalla

SENIN, 22 APRIL 2019 , 15:00:00

Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

JUM'AT, 19 APRIL 2019 , 21:00:00