Korupsi DPRD Purwakarta

Dua Terdakwa Dituntut Tujuh Tahun Penjara

Hukum  SENIN, 25 MARET 2019 , 20:14:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

Dua Terdakwa Dituntut Tujuh Tahun Penjara

Ilustrasi di penjara/Net

RMOLJabar. Dua terdakwa kasus korupsi anggaran kegiatan DPRD Purwakarta tahun 2016, Muhamad Ripai (MR) dan Hasan Ujang Sumardi (HUS) dituntut tujuh tahun penjara.

JPU pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, Ade Azhari membacakan tuntutan untuk dua terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (25/3).

Jaksa menyatakan terdakwa MR (Mantan Sekretaris DPRD Purwakarta dan HUS (Staf Keuangan) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

"Menuntut pidana terhadap terdakwa MR selama tujuh tahun dan enam bulan penjara serta membayar denda Rp200 juta subsidair atau satu tahun kurungan," ujar JPU Ade Azhari.

Sementara, terhadap terdakwa HUS. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhkan pidana selama 7 tahun dan 8 bulan penjara. Sidang selanjutnya mengagendakan pembelaan dari kedua terdakwa.

Seperti diketahui, sesuai dakwaan jaksa, terdakwa MR selaku pengguna anggaran, turut serta melakukan dengan saksi HUS selaku Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Yakni, sebanyak 45 orang anggota DPRD Purwakarta terdiri dari 4 pimpinan dan anggota DPRD atau suatu korporasi yakni Pustaka Pemda, Gema Nusa dan Pusat Pengembangan Ilmu Pemerintahan Direktorat Jenderal Kesbangpol Kemendagri.

Perbuatan melawan ‎hukum terebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 2,426 miliar sebagaimana hasil pemeriksaan non PKPT Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor 700/185/Insp/2018 tanggal 2 Maret 2018.

Bimtek Fiktif Seret Siapa Lagi?

Pada 2016, Sekretriat DPRD Purwakarta mengadakan sejumlah kegiatan, diantaranya kegiatan perjalanan dinas‎ dan bimbingan teknis. Namun 117 kegiatan perjalanan dinas dan dua kegiatan bimtek ini dianggap fiktif.

Salah satu junjungan kerja fiktif yakni bimbingan teknis DPRD Purwakarta‎ pada 29 Juli 2018 di Kota Bandung bersama Pustaka Pemda. Surat perintah bimbingan teknis itu ditandatangani oleh Ketua DPRD Purwakarta, Sarif Hidayat. Hal itu terungkap di persidangan, saat menghadirkan saksi dari anggota DPRD Purwakarta.

Saat itu, sejumlah saksi DPRD Purwakarta mengatakan bahwa pada 29 Juli 2018, mereka tidak pernah ‎mengikuti atau melaksanakan bimbingan teknis tersebut. Sarif Hidayat mengakui surat perintah tersebut namun tidak bisa menjelaskan soal surat.

Tidak hanya itu, di persidangan, terungkap bahwa setiap ‎kunjungan kerja DPRD, terdapat bukti kwitansi hotel namun, setiap kunjungan kerja itu tidak pernah menginap. [gan]

Komentar Pembaca
Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 02:38:00

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

SELASA, 11 JUNI 2019 , 23:16:00

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:39:00