Korupsi DPRD Purwakarta

Hasan Divonis 7 Tahun, Ripai 4 Tahun

Hukum  RABU, 10 APRIL 2019 , 20:11:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

Hasan Divonis 7 Tahun, Ripai 4 Tahun

Sidang korupsi Purwakarta/RMOLJabar

RMOLJabar. Dua terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan anggaran kegiatan di DPRD Purwakarta, Hasan Ujang Sumardi dan Muhamad Ripai dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diatur di Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

"Menjatuhkan pidana penjara pada ‎terdakwa Hasan Ujang Sumardi, Kasubbag Anggaran DPRD Purwakarta selama 7 tahun dan denda Rp200 juta serta harus mengembalikan kerugian negara selama Rp1,9 miliar subsidair 1 tahun 6 bulan kurungan," ujar Ketua Majelis Hakim, Sudira di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (10/4) malam.

Vonis hakim lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun 8 bulan pada persidangan dua pekan lalu. Atas putusan ini, Hasan menyatakan pikir-pikir.

"Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum membuat SPJ palsu pada program kerja DPRD Purwakarta dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,4 miliar," ujar anggota Majelis Hakim, Marsidin Nawawi.

Selain itu, kata Marsidin dalam pertimbangannya, terdakwa juga terbukti menguntungkan diri sendiri dengan menikmati uang hasil korupsi senilai Rp 200 juta.

Dua Sekwan Jatuh Di Lubang Yang Sama

Dalam perkara yang sama, Majelis hakim juga menyatakan terdakwa ‎Muhamad Ripai selaku Sekretaris DPRD Purwakarta bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

"Menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa Muhamad Ripai selama 4 tahun dan denda 200 juta dgn ketentuan kurungan 4 bulan jika tidak dibayar, menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp117 juta jika tidak dibayar kurungan 6 bulan," sambung Sudira.

Vonis hakim lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yakni 7 tahun 5 bulan. ‎Ripai menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Seperti diketahui, kasus ini bermula saat DPRD Purwakarta menganggarkan dana Rp10,69 miliar untuk kegiatan penelahaan pengkajian pembahasan raperda, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan kemasyarakat serta rapat badan anggaran. Program tersebut terealisasi sebesar Rp9,39 miliar.

Hanya saja, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kegiatan fiktif seperti kunjungan kerja dengan menginap di sejumlah kota dan kabupaten di Jabar namun faktanya tidak menginap.

Tidak hanya itu, kegiatan bimbingan teknis fiktif juga dilakukan dengan adanya surat perintah dari Ketua DPRD Sarip Hidayat pada 29 Juli 2017 di Kota Bandung. Padahal berdasarkan saksi semua anggota DPRD Purwakarta di persidangan, tidak pernah ada kegitan bimbingan teknis pada tanggal tersebut.

Sebagai catatan, kasus ini jadi ironi karena ini kali kedua Sekretaris DPRD Purwakarta diseret ke Pengadilan Tipikor Bandung. Sebelumnya, pada 2017, majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung memutus bersalah Sekretaris DPRD Purwakarta, Maulana Syachrul Koswara karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor dengan pidana satu tahun tiga bulan.

Bersamaan dengan itu, hakim juga memutus bersalah Qodariyah Aryanto dari pihak swasta karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang dialami Syahrul Koswara dengan pidana penjara 1 tahun 5 bulan. ‎Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp129 juta. Lagi-lagi, kasus yang membelit Syachrul ini terkait perjalanan dinas fiktif. [gan]

Komentar Pembaca
Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 02:38:00

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

SELASA, 11 JUNI 2019 , 23:16:00

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:39:00