Kadernya Terjerat Penipuan, Gerindra: Serahkan Pada Pihak Berwajib

Hukum  SABTU, 13 APRIL 2019 , 17:43:00 WIB | LAPORAN:

Kadernya Terjerat Penipuan, Gerindra: Serahkan Pada Pihak Berwajib

Yudha Sukmagara/RMOLJabar

RMOLJabar. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara membenarkan kadernya berinisial TS terjerat kasus dugaan penipuan. Namun demikian dia mengaku beleum tahu pasti detail masalahnya.

"Tadi sudah saya cek ternyata benar itu TS sedang diperiksa oleh kepolisian. Terkait permasalahan pastinya saya belum tahu pasti. Namun dia memang caleg Gerindra dapil II," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOLJabar, Sabtu (13/4).

Terkait kasus tersebut, Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Apalagi permasalahan tersebut bersifat pribadi. "Itu kan sifatnya pribadi, jadi saya serahkan kepada pihak berwajib. Kejadian kasusnya juga 2018 lalu, jadi belum masuk ke ranah kepartaian," ucapnya.

Yudha pun belum bisa memastikan partainya akan memberikan bantuan hukum pada TS. Apalagi ini merupakan ranah pribadi bersangkutan.

"Saya belum bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Kalau memang dibutuhkan bantuan partai, kami siap memberikan bantuan hukum. Cuman ini ranah pribadi, saya rasa yang bersangkutan telah melakukan upaya-upaya pembelaan," ungkapnya.

Menurut Yudha, partainya masih mempelajari kasusu ini, sehingga belum memutuskan akan memberikan sanksi pada TS. Dia menunggu proses hukum dugaan kasus penipuan TS tuntas dan berkekuatan hukum tetap sebelum menentukan status TS di Partainya.

"Kalau bicara mencoreng partai, mungkin ada hal ke sana. Tapi kami di sini harus bersikap bijak. Keputusan hukum secara pasti belum. Jadi kami menunggu kepastian sebagai tersangka atau sudah pasti bersalah, maka akan ada pemberhentian. Baik sebagai kader ataupun Caleg Gerindra," terangnya

Yudha menegaskan, secara prinsipnya Partai Gerindra pasti memberi sanksi Caleg ataupun dewan yang terjerat pidana. Bahkan, sanksi pemberhentian pun bisa diberikan jika sudah diputus bersalah oleh pengadilan. "Pastinya akan ada sanksi-sanksi khusus, dan sanksi pemberhentian dari kepartaian tetapi harus mempunyai keputusan hukum yang kuat," pungkasnya.[son]

Komentar Pembaca
Jika KPU Tak Netral, People Power Bisa Terwujud
Warga Madura Tawarkan Senjata Untuk La Nyalla

Warga Madura Tawarkan Senjata Untuk La Nyalla

SENIN, 22 APRIL 2019 , 15:00:00

Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

JUM'AT, 19 APRIL 2019 , 21:00:00