Pendamping PKH di Kabupaten Bandung Ikut Kampanye? Ini Respon Bawaslu

Politik  SENIN, 15 APRIL 2019 , 16:56:00 WIB | LAPORAN: DILA NASHEAR

Pendamping PKH di Kabupaten Bandung Ikut Kampanye? Ini Respon Bawaslu

Ilustrasi/Net

RMOLJabar. Bawaslu Kabupaten Bandung akan segera melakukan investigasi untuk memastikan kabar adanya pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) di wilayahnya yang ikut serta berkampanye Pileg 2019.

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung Komarudin menuturkan, pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman untuk menyikapi informasi itu.

"Iya kami baru tahu di media tentang (kabar pendamping PKH berkampanye) itu. Nah kami perlu melakukan upaya investigasi termasuk bertemu dengan yang memberi informasi itu," ungkapnya, Senin (15/4).

Komarudin pun belum bisa bertindak lebih jauh sebab belum ada laporan resmi yang masuk ke Bawaslu. Dirinya menyarankan yang memberi informasi baik itu dari jajaran pemerintah desa datang ke Bawaslu.

"Siapa pun yang memberi info ke media baik itu yang bersangkutan seorang kades (kepala desa) silahkan melapor apalagi beliau mau jadi pelapornya. Karena teknis dan prosedurnya memang begitu," katanya.

Apakah Bawaslu akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial mengingat PKH dibawah pengawasan instansi tersebut, Komarudin menjelaskan jika pengumpulan bukti dan informasi sudah valid itu pasti dilakukan.

"Saat ini kami masih fokus mencari data dan pengumpulan bukti termasuk membuka pintu bagi yang ingin melapor. Bila hal itu telah ada baru koordinasi dengan dinsos," tegas lelaki yang akrab disapa Bah Didi itu.

Sebagai bahan informasi, Senin (15/4) beredar surat dari Kepala Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, yang melaporkan pendamping PKH melakukan intimidasi kepada penerima PKH didaerahnya.

Kades menyebutkan bila pendamping PKH mengarahkan dan mengancam kepada pemilih untuk pemilih salah satu calon DPR RI dan DPRD Provinsi. Oknum tersebut mengatakan kalau tidak memilih calon tersebut maka dana PKH tak akan dicairkan.

Surat yang ditandatangani Kades Kiangroke Enung Nurhayati itu pun telah dikirimkan ke Dinas Sosial pada tanggal 11 April lalu juga telah ditembuskan kepada Bupati Bandung dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung. [yud]

Komentar Pembaca