JAKI Sebut Moeldoko Over Acting, People Power Sah Dalam Demokrasi

Politik  MINGGU, 21 APRIL 2019 , 19:45:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

JAKI Sebut Moeldoko Over Acting, People Power Sah Dalam Demokrasi

Moeldoko/net

RMOLJabar. Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, yang akan mengerahkan TNI menghadapi gerakan people power dinilai berlebihan.  

Moeldoko menegaskan, aparat siap dikerahkan jika terjadi gerakan people power yang digaungkan Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandiaga, Amien Rais.

"Tadi malam saya membaca pernyataan Moeldoko yang mengancam gerakan people power, dengan tindakan tegas TNI-Polri. Hati-hati Pak Moeldoko, jangan over acting karena akan jadi bumerang dirinya sendiri," ujar Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/5).

Menurut Yudi, Moeldoko seolah mempersepsikan orang-orang yang menyuarakan gerakan people power tidak paham konstitusi.

"Kami ini orang-orang yang paham tentang konstitusi, demokrasi dan hukum internasional. Tentu kami tahu koridor hukum dan bagaimana hak-hak kedaulatan diperjuangkan," imbuhnya.

Bagi Yudi, jika KPU melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, sudah sewajarnya rakyat protes, selama tak merusak.

"Dan cara memprotesnya adalah mendesak KPU untuk menghitung ulang C1 nya. Tentu untuk mendesak KPU, diperlukan kekuatan massa. Selama tidak merusak atau destruktif, people power sah dalam prosedur demokrasi," terangnya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Justru, lanjut dia, berbahaya itu menghasut rakyat dengan menggunakan instrumen TNI dan Polri yang bisa mengarah pada pembantaian. Jika ini terjadi.

Yudi mengingatkan, dalam hukum internasional, dapat dikenakan hukuman kejahatan agresi dan konsekuensi hukumannya adalah seumur hidup.

"ICC (International Criminal Court) yang merupakan jaringan JAKI bisa kami laporkan masalah ini. Dan ketika kami melaporkan, Dewan Keamanan PBB dapat bergerak untuk menangkap otak kriminal kejahatan internasional tersebut," tegas Yudi.

Moeldoko kembali diingatkannya untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.

"Apalagi dulu pernah ada operasi sajadah yang diindikasi dipimpin Moeldoko dengan sangat represi dan melanggar HAM," ungkit Yudi.[son]

Komentar Pembaca