Evaluasi Gelaran Pemilu Serentak

Politik  SELASA, 23 APRIL 2019 , 14:17:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

Evaluasi Gelaran Pemilu Serentak

Dedi Mulyadi/RMOLJabar

RMOLJabar. Undang-undang yang mengisyaratakan pelaksanaan Pemilu serentak harus dievaluasi. Pasalnya, Pileg dan Pilpres yang digelar serentak pada tahun ini, dianggap tidak efektif dan melelahkan dilihat dari berbagai aspek.

"Usai Pemilu ini, hendaknya seluruh pimpinan partai dan pemerintah, duduk bersama mengevaluasi kembali pelaksanaan pemilu serentak ini," ujar Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi kepada awak media, Selasa (23/4) di Purwakarta.

Kang Dedi juga menyarankan, hendaknya semua pihak menyudahi sikap menyalahkan penyelenggaraan Pemilu, menyalahkan KPU. KPU itu hanya mejalankan tugas apa yang diisyaratkan undang-undang.

"Begitu banyak problem yang dialami penyelenggaraan pemilu kali ini, seperti petugas yang gugur dalam melaksanakan tugas. Namun demikian tidak serta merta harus menyalahkan KPU sebagai penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu posisinya hanya melaksanakan undang-undang. Yang harus kita koreksi bersama undang-undangnya yang relatif mengaturnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kemudahan masyarakat dalam melaksanakan pemilu," kata Kang Dedi.

Mari bersama-sama, mengevaluasi dan mengakui kesalahan yang telah dilakukan bersama, semua pihak kurang korektif dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan undang undang pemilu tahun ini.

"Bisa kita lihat dari yang paling sederhana, sistem penghitungan berjenjang. Dulu setelah di TPS penghitungan dilanjutkan ditingkat desa/kelurahaan, sekarang ditarik ke kecamatan kita sudah bayangkan kalau dikecamatan sampai 3 ratus ribu atau satu desa hampir 100 ribu seperti salah satu di desa Bekasi pasti penghitungan memakan waktu lama dan melelahkan petugas," tuturnya.

Untuk itu, mari selesaikan pemilu dengan baik, mari duduk bersama untuk melakukan koreksi secara bersama, pemilu ini harua menjadi tanggung jawab bersama dan tidak boleh menyalahkan orang lain hanga karena kelalaian kita sebagai penyusun undang-undang.

"Koreksi dan harus ada perubahan undang-undang Pemilu, menyusun undang-undang yang baru tentang pemilu dan harus terkordinasikan melalui putusan MK," ucapnya. [aga]

Komentar Pembaca