Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/template_header.php on line 40

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/template_header.php on line 41

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/template_header.php on line 42

JAWA BARAT

Selama Pemilu Serentak, DEEP Catat 1.075 Pelanggaran

Politik  RABU, 24 APRIL 2019 , 02:14:00 WIB | LAPORAN: DINNI KAMILANI

Selama Pemilu Serentak, DEEP Catat 1.075 Pelanggaran

Ilustrasi pelanggaran Pemilu/Net

RMOLJabar. Salah satu lembaga pemantau Pemilu di Jawa Barat, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) temukan 1.075 pelanggaran pada Pemilu Serentak 2019.

Diungkapkan Direktur Eksekutif DEEP Neni Nur Hayati, 1.075 pelanggaran tersebut terjadi di 17 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Jawa Barat.

"Secara umum pelanggaran itu kita bagi empat kategori. Pertama masalah logistik Pemilu, kedua masalah profesionalisme penyelenggara Pemilu, ketiga masalah teknis pemungutan dan penghitungan suara dan keempat masalah dugaan politik uang," tuturnya di seputar Jalan Bahureksa Kota Bandung, Selasa (24/4).

Masalah logistik pemilu, Neni mengungkapkan, ada 49 TPS kekurangan surat suara. Sementara, tambahan 2 persen surat suara yang seharusnya diberikan ketiap TPS kenyataannya hanya didistribusikan per dapil.

"Saat banyak kekurangan suara, karena surat suara terlambat datang banyak pemilih pulang," kata Neni.

Neni menyebutkan, pelanggaran profesionalisme penyelenggara pemilu terjadi dalam berbagai bentuk. Salahsatu catatannya menyebutkan ada 48 TPS terlambat memulai pencoblosan.

Menurut Neni, pelanggaran pemilu dalam kategori teknis pemungutan dan penghitungan suara pun banyak terjadi. Ada 150 TPS yang penghitungan suaranya di tunda.

"Itu terjadi karena ada pemilih salah masuk TPS dan memilih di sana. Akibatnya, penghitungan suara ditunda," ujarnya.

Selain itu, ada juga kasus KPPS salah sebut suara yang di coblos dan salah dalam pencatatannya.

"Kita juga mencatat kasus keberatan saksi atas hasil penghitungan suara terjadi di 45 TPS. Itu dituangkan dalam formulir yang sudah disiapkan," sebutnya.

Menambahkan keterangan Neni, Direktur DEEP Yusfitriadi menyebutkan, fasilitas untuk kaum disabilitas di banyak TPS tidak memadai.

"Yang disiapkan instrumen disabilitas itu hanya template untuk tunanetra dan hanya untuk surat suara Pilpres, sementara untuk Pileg itu tidak ada templatenya. Ini juga suatu masalah. Karena kita juga mendapat keluhan dari teman-teman disabilitas," ungkapnya.

Terkait dugaan politik uang, Yusfitriadi, terjadi di 7 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat. Sesuai dengan temuan DEEP, dugaan politik uang paling banyak terjadi di Kabupaten Pangandaran , Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan.

Dugaan politik uang terjadi pada proses pemilihan legislatif. Selain dalam bentuk uang, dugaan aktifitas politik uang disinyalir DEEP dilakukan dalam dua bentuk lain, yakni dalam bentuk barang seperti pembagian paket sembako.

"Semua temuan itu sudah kita laporkan ke pihak Bawaslu," tandas Yusfitriadi. [gan]

Komentar Pembaca
Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 02:38:00

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

SELASA, 11 JUNI 2019 , 23:16:00

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:39:00