JAWA BARAT

Selama Pemilu Serentak, DEEP Catat 1.075 Pelanggaran

Politik  RABU, 24 APRIL 2019 , 02:14:00 WIB | LAPORAN: DINNI KAMILANI

Selama Pemilu Serentak, DEEP Catat 1.075 Pelanggaran

Ilustrasi pelanggaran Pemilu/Net

RMOLJabar. Salah satu lembaga pemantau Pemilu di Jawa Barat, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) temukan 1.075 pelanggaran pada Pemilu Serentak 2019.

Diungkapkan Direktur Eksekutif DEEP Neni Nur Hayati, 1.075 pelanggaran tersebut terjadi di 17 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Jawa Barat.

"Secara umum pelanggaran itu kita bagi empat kategori. Pertama masalah logistik Pemilu, kedua masalah profesionalisme penyelenggara Pemilu, ketiga masalah teknis pemungutan dan penghitungan suara dan keempat masalah dugaan politik uang," tuturnya di seputar Jalan Bahureksa Kota Bandung, Selasa (24/4).

Masalah logistik pemilu, Neni mengungkapkan, ada 49 TPS kekurangan surat suara. Sementara, tambahan 2 persen surat suara yang seharusnya diberikan ketiap TPS kenyataannya hanya didistribusikan per dapil.

"Saat banyak kekurangan suara, karena surat suara terlambat datang banyak pemilih pulang," kata Neni.

Neni menyebutkan, pelanggaran profesionalisme penyelenggara pemilu terjadi dalam berbagai bentuk. Salahsatu catatannya menyebutkan ada 48 TPS terlambat memulai pencoblosan.

Menurut Neni, pelanggaran pemilu dalam kategori teknis pemungutan dan penghitungan suara pun banyak terjadi. Ada 150 TPS yang penghitungan suaranya di tunda.

"Itu terjadi karena ada pemilih salah masuk TPS dan memilih di sana. Akibatnya, penghitungan suara ditunda," ujarnya.

Selain itu, ada juga kasus KPPS salah sebut suara yang di coblos dan salah dalam pencatatannya.

"Kita juga mencatat kasus keberatan saksi atas hasil penghitungan suara terjadi di 45 TPS. Itu dituangkan dalam formulir yang sudah disiapkan," sebutnya.

Menambahkan keterangan Neni, Direktur DEEP Yusfitriadi menyebutkan, fasilitas untuk kaum disabilitas di banyak TPS tidak memadai.

"Yang disiapkan instrumen disabilitas itu hanya template untuk tunanetra dan hanya untuk surat suara Pilpres, sementara untuk Pileg itu tidak ada templatenya. Ini juga suatu masalah. Karena kita juga mendapat keluhan dari teman-teman disabilitas," ungkapnya.

Terkait dugaan politik uang, Yusfitriadi, terjadi di 7 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat. Sesuai dengan temuan DEEP, dugaan politik uang paling banyak terjadi di Kabupaten Pangandaran , Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan.

Dugaan politik uang terjadi pada proses pemilihan legislatif. Selain dalam bentuk uang, dugaan aktifitas politik uang disinyalir DEEP dilakukan dalam dua bentuk lain, yakni dalam bentuk barang seperti pembagian paket sembako.

"Semua temuan itu sudah kita laporkan ke pihak Bawaslu," tandas Yusfitriadi. [gan]

Komentar Pembaca
Tidak Ada Tindakan Tegas, Perekonomian Bisa di Bawah 5 Persen
Pencuri di Semarang Hanya Butuh 10 Detik Gasak Motor
PKS Konsisten Oposisi

PKS Konsisten Oposisi

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 14:43:03

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad
Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA