KABUPATEN PANGANDARAN

Jawaban KPU Mengenai PSU Dianggap Keliru

Politik  JUM'AT, 26 APRIL 2019 , 23:45:00 WIB | LAPORAN: SYAMSUL ARIFIN

Jawaban KPU Mengenai PSU Dianggap Keliru

Uri Juwaeni/RMOLJabar

RMOLJabar. Hak jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan nomor 76/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/IV/2019 mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) dirasa kurang tepat.

Koordinator Divisi Hukum Penindakan dan Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran Uri Juwaeni menegaskan, permasalahan sebenarnya adalah soal mekanisme, bukan perlindungan hak pilih.

"Untuk perlindungan hak pilih kami sudah sangat intens dan konsisten dari sejak pemutakhiran data hingga pungut hitung," ungkap Uri kepada Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (26/4).

Bukti Bawaslu melindungi hak pilih dapat dilihat dari bukti temuan yang didapatkan di lapangan selama perubahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) hingga pelaksanaan pungut hitung di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Permasalahan yang mengharuskan TPS 03 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran melakukan PSU ini kan mengenai mekanisme penggunaan hak pilih," tegas Uri.

Mekanisme penggunaan hak pilih, selain di UU no 7 tahun 2017 pasal 372 ayat 2 huruf d, juga tercantum dalam PKPU no 3 tahun 2018 pasal 40 ayat 3.

"Di sana kan sudah jelas, bahwa yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb bisa menggunakan hak pilih dengan KTP-el sesuai alamat," imbuh Uri.

Lebih lanjut, Uri merinci bunyi di PKPU no 3 Tahun 2018 pasal 40 ayat 3 yang berisi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan suara di TPS sesuai alamat Desa/Kelurahan, RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el satu jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir. [gan]

Komentar Pembaca