KABUPATEN MAJALENGKA

GMNI Ganjar KPU Dan Bawaslu Raport Merah

Politik  SELASA, 07 MEI 2019 , 04:30:00 WIB | LAPORAN: DEFRI ARDYANSYAH

GMNI Ganjar KPU Dan Bawaslu Raport Merah

Ilustrasi GMNI/Net

RMOLJabar. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Majalengka memberikan raport merah untuk KPU dan Bawaslu setempat. Penilaian itu diberikan atas dasar kinerja KPU dan Bawaslu selama ini.

Wakil Ketua Bidang Politik Oay Ashari menyampaikan, Bawaslu Majalengka kurang maksimal dalam mengawasi Pileg 2019. Terutama pengawasan terhadap money politics. Bawaslu juga tidak transparan dalam penyampaian informasi tentang temuan semua jenis pelanggaran yang terjadi dilapangan baik itu pelanggaran administratif maupun pidana.

"Kurang tegasnya Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Terbukti dengan ditemukannya Anggota Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) yang diduga memihak kepada salah satu paslon dan tidak menutup kemungkinan terjadi juga ditempat yang lain di Kabupaten Majalengka," ungkap Ashari dalam keterangannya, Senin (6/5).

Maka dari itu, pihaknya meminta Bawaslu melakukan pencermatan dan membentuk tim investigasi terhadap TPS-TPS tertentu yang capaian suara Calon Legislatif atau Parpol yang suaranya mencapai di atas 95% dari pemilih yang hadir.

"Penilaian kami dengan ketatnya persaingan caleg dan antar parpol pada pemilu 2019 kemarin sulit rasanya hal itu terjadi kalau tidak ada peristiwa khusus seperti salah penempatan lokasi TPS, indikasi money politics, indikasi ketidaknetralan penyelenggara atau ada peristiwa lain yang mengarah pada indikasi pelanggaran pemilu," jelasnya.

Sementara untuk KPU, pihaknya menilai penyelenggara pemilu tersebut tidak siap dalam menjalani semua proses tahapan Pemilu serentak tahun 2019 ini. Misalnya, mulai dari terlambatnya pendistribusian logistik.

"Seharusnya tanggal 16 April semua logistik untuk DPRD Kabupaten baru sampai ditingkat PPK. Pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB dengan keadaan belum dimasukkan kedalam kotak dan adanya surat suara yang tertular antar kecamatan dan Dapil," kata Ashari.

Selanjutnya, KPU tidak selektif dalam perekrutan KPPS dengan mencederai aturan PKPU No. 3 Tahun 2018 pasal 36 ayat 1 huruf K, dibuktikannya dengan banyak anggota KPPS yang sudah dua periode lebih di beberapa desa di Kabupaten Majalengka.

Lalu, tidak maksimalnya KPU dalam menjalankan tugas PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Terakhir, mandatnya anggaran tahapan-tahapan pemilu 2019, hingga berdampak demonstrasi ke KPU yang terjadi pada 5 April 2019.

"Dengan kejadian-kejadian tersebut, kami nyatakan bahwa KPU dan Bawaslu Kabupaten Majalengka telah melahirkan sejarah yang buruk dalam Pemilu 2019 yang dilaksanakan di Kabupaten Majalengka. Serta kita akan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dan mengumpulkan data serta akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," tegasnya. [gan]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Jaga Kebersihan Pantai

Jaga Kebersihan Pantai

SABTU, 22 JUNI 2019 , 16:42:00