Terima Rekomendasi, Walkot Cirebon Bakal Bentuk Tim PPR-DPRD

Politik  KAMIS, 09 MEI 2019 , 03:34:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

Terima Rekomendasi, Walkot Cirebon Bakal Bentuk Tim PPR-DPRD

Paripurna DPRD Kota Cirebon/RMOLJabar

RMOLJabar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon menggelar rapat Paripurna DPRD dengan materi penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Cirebon Nashruddin Azis, Akhir TA 2018 periode 2013-2018.

Sejumlah Rekomendasi disampaikan masing-masing Fraksi DPRD Kota Cirebon. Atas Rekomendasi itu, Walikota Cirebon menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Lembaga Legislatif (DPRD) sebagai mitra kerja pemerintahan, yang berhasil menghimpun sejumlah persoalan di akhir masa bakti Walikota Cirebon.

"Catatan-catatan yang masuk dalam rekomendasi di LKPJ kami periode 2013-2018 itu sangat banyak. Itu semuanya menyentuh, semuanya merupakan persoalan pemerintah dari sejak dulu sampai dengan saat ini yang belum terselesaikan. Saya sangat bersyukur sekali, pemikiran anggota DPRD kemarin itu mampu menghimpun persoalan-persoalan pemerintah kepada masyarakatnya," ungkap Azis di gedung Griya Sawala Kota Cirebon, Rabu (8/5).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Lili Eliyah dan Harry Saputra Gani. Sementara, turut hadir menemani Walikota, Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati.

Menurut Azis, dari hasil pembacaan rekomendasi Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Cirebon, setidaknya ada catatan-catatan yang perlu diselesaikan pada masa pemerintahannya yang kedua.

Azis mengaku tidak kesulitan untuk menjalankan catatan-catatan Rekomendasi itu dengan Visi-Misi dan Program di periode keduanya. Bahkan, antara Rekomendasi dengan Program Pembangunan di Periode Kedua bisa berjalan beriringan.

"Saya malah berantusias, semangat dan bertekad. Saya akan pimpin langsung dengan ibu Wakil untuk membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Rekomendasi DPRD. Atau Tim PPR-DPRD," ujarnya.

"Kenapa kami membentuk Tim. Ini untuk kemudian agar tidak terjadi kepentingan sepihak. Tapi kita bagaimana memparalelkan antara kepentingan menyelesaikan rekomendasi dengan kita menjalankan visi-misi pemerintah 5 tahun ke depan," tambah Azis.

Pembentukan Tim PPR-DPRD sendiri akan segera dibentuk. Tim ini akan diisi oleh SKPD dan Rumpun SKPD terkait dibantu Timteng terdiri dari Ahli dari luar yang akan membantu percepatan pelaksanaan Rekomendasi itu.

"Itu yang kemudian menjadi prioritas untuk segera diselesaikan, minimal itu sampai tahun 2020. Disamping kita menyelesaikan RPJMD dan Visi-Misi kita ya 5 tahun ke depan," jelasnya.

Azis berkeyakinan semua catatan itu mampu ia tuntaskan hingga akhir tahun 2020 mendatang. Ia mengaku, sebelum Tim PPR-DPRD terbentuk, telah mendapatkan respon dari jajaran Setda Kota Cirebon.

"Masa kerja Tim diberlakukan hingga semua isi rekomendasi terselesaikan. Dan tadi juga Pak Sekda sudah menyampaikannya," tutur Azis.

Tim PPR-DPRD, kata Azis, perlu dibentuk untuk menuntaskan sisa-sisa persoalan yang direkomendasikan Dewan. Semua rekomendasi, kata Azis, bersifat mendasar dan tidak boleh diabaikan.

Azis menilai, jika semua Rekomendasi itu dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2020, maka 50-60 persen dari permasalahan di Kota Cirebon juga dianggap tuntas.

"Sekali lagi ya, kalau Rekomendasi DPRD itu bisa terselesaikan, 60 persen atau 50 persen persoalan Kota Cirebon (juga) sudah terselesaikan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno menyoroti 4 hal, yakni terkait kemacetan, pengelolaan sampah, pelayanan dan ketersediaan air bersih serta penataan PKL. Tak hanya itu, Edi pun meminta keseriusan Walikota Cirebon dalam pencapaian target 2 juta wisatawan ke Kota Cirebon.

"Dan yang tidak kalah penting, ini catatan kita yang akhir, kan tentang masalah mutasi dan promosi yang akan dilakukan dalam waktu dekat," sebut Edi.

Adapun soal Pembentukan Tim PPR-DPRD, menurut Edi, DPRD Kota Cirebon menyepakati gagasan Walikota Cirebon. Pembentukan Tim, dibenarkan dan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.

"Memang prosedurnya seperti itu. Rekomendasi itu, Pak Walikota harus membuat Tim untuk lebih dijabarkan, dibagi menjadi hal yang lebih konkret di masing-masing SKPD," pungkasnya. [aga]

Komentar Pembaca
Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 , 03:13:53

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA