Kasus Korupsi DPRD Purwakarta

Ogah Keluarkan Sprindik, Kejari Tak Berdaya?

Hukum  KAMIS, 09 MEI 2019 , 14:59:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

Ogah Keluarkan Sprindik, Kejari Tak Berdaya?

Audiensi dengan Kejari Purwakarta /RMOLJabar

RMOLJabar. Kejaksaan Negeri Kabupaten Purwakarta terkesan tak berani mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terhadap pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta atas dugaan korupsi pada anggaran kegiatan DPRD Purwakarta tahun 2016.

Hal tersebut terungkap pada audensi sejumlah tokoh masyarakat Purwakarta dengan Kejari Purwakarta, Kamis (9/5). Di kesempatan tersebut, para tokoh sempat mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus korupsi di tubuh DPRD Purwakarta.

Para inohong Purwakarta yang dikoordinasikan oleh Iwan Torana dan Awod Abdulghadir itu, diterima langsung oleh Kajari Purwakarta, Syahpuan dan jajaran.

Kajari Purwakarta, Syahpuan menceritakan latar belakang penanganan kasus SPPD fiktif di DPRD Purwakarta. Menurutnya, selama hampir tujuh bulan menangani dua terdakwa yang telah divonis. Dari pemeriksaan kedua terdakwa, tak ada pengakuan keterlibatan para anggota dewan.

"Terkait sprindik baru, kita tetap harus menunggu ketetapan dari Hakim Pengadilan Tipikor Bandung," kata Syahpuan.

Sementara salah satu tokoh masyarakat Purwakarta, Azhar Aung memberikan dukungan moril kepada pihak Kejari Purwakarta agar dapat menuntaskan perkara korupsi DPRD Purwakarta hingga ke akar-akarnya. Menurutnya, perkara ini sebenarnya tidak terlalu rumit, dari fakta persidangan dan apa yang telah diperintahkan hakim kepada JPU.

"Yakinlah jika pihak Kejaksaan menyelesaikan perkara ini, kami masyarakat akan berada di belakang  memberikan dukungan. Jangan sampai permasalahan ini memjadi rentetan bola salju yang nantinya jadi bumerang untuk kejaksaan," kata Azhar.

Diberitakan sebelumnya, pengakuan Ketua DPRD Purwakarta Sarip Hidayat yang menandatangani surat perintah bimbingan teknis (bintek) pada 29 Juli 2016 di Kota Bandung dan diakui 41 anggota DPRD Purwakarta tidak ada kegiatan bintek pada tanggal itu.

Sidang perkara korupsi DPRD Purwakarta di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu 30 Januari 2019 malam, Ketua DPRD Purwakarta Sarip Hidayat mengakui telah menandatangan Surat Perintah Bintek dan dicecar Jaksa dan Hakim Marsidin Nawawi.

Atas hal itu, Ketua Majelis Hakim, Sudira, yang memimpin jalannya persidangan, menyatakan Jaksa harus mengembangkan pengakuan Sarip sebagai saksi. "Kalau begitu, nanti pak jaksa bikin sprindik (surat perintah penyidikan) baru," ujar ‎Sudira.

Jaksa Ade Azharie yang juga menjabat Kasi Pidsus Kejari Purwakarta, terkait pengakuan 41 anggota DPRD yang sudah dipanggil dan keterangan Sarif serta pernyataan hakim terkait membuat spindik baru. Apakah ada tindak lanjut pengembangannya? "Kami belum bisa komen, no komen dulu soal itu karena ini belum kesimpulan, masih ada pemeriksaan saksi di sidang selanjutnya. Jadi silahkan saja ikuti persidangan dan fakta-faktanya," ujar Ade. [din]



Komentar Pembaca
Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 02:38:00

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

SELASA, 11 JUNI 2019 , 23:16:00

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:39:00