Perjalanan Mantan Bupati Majalengka Menuju Senayan

Politik  SABTU, 11 MEI 2019 , 14:41:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

Perjalanan Mantan Bupati Majalengka Menuju Senayan

Sutrisno/Net

RMOLJabar. Mantan Bupati Majalengka Sutrisno diperkirakan lolos menuju senayan menjadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024. Padahal, sebelumnya terjadi carut marut propaganda politik oleh oknum yang belum diketahui pelakunya.

Pasca membangun Kabupaten Majalengka selama 2 Periode, Politisi PDI Perjuangan ini melanjutkan karier politiknya menuju DPR RI di Pemilu 2019 dari Dapil Jabar IX, Subang-Majalengka-Sumedang. Sutrisno didapuk partai besutan Megawati Soekarno Putri sebagai Caleg DPR RI dengan nomor urut 4.

Langkah Sutrisno menuju Senayan sempat alami kejanggalan. Pasalnya, usai Pumungutan Suara tanggal 17 April 2019 lalu, tersebar informasi bahwa dirinya dihadapi situasi politik yang kurang menguntungkan. Sutrisno mengaku, terjadi pengikisan (pengurangan) perolehan suara. Dia melihat ada upaya penghilangan suara. Temuan itu, didasari dengan adanya sejumlah alat bukti berupa C1 Asli dan C1 Aspal (Asli tapi Palsu).

Dalam situasi politik seperti itu, tepat pada Senin 22 April 2019 malam, Sutrisno mengadakan jumpa pers di kediamannya. Sutrisno membawakan 2 bukti Dokumen C1, yang satu Asli, lainnya Aspal.

"Di lapangan saya menemukan C1 asli dan C1 aspal, jadi ada dua dokumen. C1 yang memang dibuat dalam proses di TPS-TPS, tapi saya dapatkan juga C1 sama, ditandatangani juga," kata Sutrisno, malam itu.

Carut marut peta politik bagi Sutrisno belum tuntas. Beberapa hari setelah Jumpa Pers, viral dalam percakapan internal jurnalis yang biasa meliput tentang politik, bahwa Sutrisno berada dalam kegalauan. Suara Politik Mantan Bupati Majalengka ini, bahkan dikabarkan terjun bebas. Anjlok di semua Dapil, baik Majalengka, Sumedang maupun Subang.

Padahal, Sutrisno mengaku saat Jumpa Pers, dirinya punya bukti konkrit dan valid. Semangat juang Sutrisno masih meninggi. Sutrisno tidak tinggal diam. Data-data yang dia miliki, langsung dikirimkan ke Mahkamah Partai. Entah atas alasan apa Sutrisno mengambil langkah internal partai. Sutrisno mengatakan dirinya akan melaporkan data-data itu ke Mahkamah Partai. Sutrisno tidak menceritakan bahwa itu akibat strategi rival internal partai. Sutrisno hanya membeberkan hasil temuan Tim di Lapangan.

Masih di hari yang sama, beredar pula dalam percakapan pesan singkat para jurnalis politik atau Warpol (Wartawan Politik), Sutrisno mengeluh dan merasa kecewa atas tindakan KPU Majalengka yang dinilai lambat dalam menangani kasus tersebut. Disebutkan, hingga tanggal 3 Mei 2019 atau lebih dari 10 hari setelah Jumpa Pers, belum ada tindakan KPU Majalengka. Sutrisno menganggap proses demokrasi di Majalengka tersandra oleh ulah sekelompok elit. Ia menyikapi, peredaran C1 Aspal telah menciderai Pemilu 2019.

Namun, seiring waktu nasib politik berubah. Akrobat politik Sutrisno berbuah hasil. Sutrisno mulai merasakan adanya faktor keberuntungan setelah itu. Kemenangan seakan berpihak pada dirinya.

Meski demikian, tanpa diduga, ada sebuah proses hukum sengketa pemilu bergerak saat itu. Salah seorang Caleg dari partai yang sama untuk pencalegan dan dapil yang sama, Caleg nomor urut 2, Bambang Suryadi melakukan gugatan dan mempersengketakan perolehan suara Sutrisno.

Sutrisno oleh Bambang Suryadi melalui Tim Suksesnya Agus Agung Purnomo menggugat Perolehan Suara Sutrisno di 2 TPS, yaitu TPS 2 Desa Mekarsari dan TPS 10 Desa Burujul Wetan. Keduanya ada di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Sutrisno dianggap telah melakukan penggelembungan suara di 2 TPS tersebut. Alhasil, Agus Agung Purnomo selaku Timses Bambang Suryadi melaporkan temuan itu ke Bawaslu Majalengka. Dan Bawaslu memasukkannya sebagai pelanggaran administratif.

Sesuai informasi yang didapat Kantor Berita RMOL Jabar, Bawaslu Majalengka menindaklanjuti surat pelaporan Agus Agung Purnomo tertanggal 7 Mei 2019 dengan melimpahkan terlebih dahulu ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Tapi, oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, pelimpahan perkara itu diserahkan kembali kepada Bawaslu Majalengka melalui surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan nomor 092/Bawaslu.JB/PM.00.00/V/2019.

Kini, pelaporan tersebut telah disidangkan Bawaslu Majalengka pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 dengan agenda (Prihal) Pemberitahuan dan Panggilan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019 dengan Proses Acara Cepat. Agenda itu tertuang dalam surat undangan Bawaslu Majalengka bernomor 205/Bawaslu-JB-12/PM.06.02/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019.

Dalam laporannya, Agus Agung Purnomo mengungkapkan, peristiwa penggelembungan suara berlangsung sejak tanggal 18 hingga 20 April 2019. Berdasar data, perolehan suara di 2 TPS tersebut, Caleg Nomor Urut 4 dari Partai yang sama, PDI Perjuangan, Caleg atas nama Sutrisno mendapatkan perolehan suara yang berbeda antara penulisan di sertifikat model C1-DPR lembar 2 halaman 1 dengan penulisan di Model DAA1 DPR lembar 9 Jawa Barat.

Bambang Suryadi melalui Agus Agung Purnomo menyebutkan, di 2 TPS itu, Sutrisno mendapatkan penambahan suara sebanyak 10 suara dan 8 suara yang awalnya (sertifikat model C1-DPR) hanya 4 dan 0 suara.

Atas pelaporan tersebut, Sutrisno menyerahkan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu. Sutrisno berdalih dirinya memiliki sejumlah alat bukti. Ia enggan bicara dan sedikit dalam komentar.

"Sudah Pa, makasih," jawab Sutrisno dalam pesan singkat kepada RMOLJabar, Jum'at (10/5) malam.

Jawaban itu disampaikan Sutrisno saat dikonfirmasi soal kelengkapan alat bukti dugaan penggelembungan suara. Namun, Sutrisno belum memberikan respon lebih lanjut tentang rencana pertemuan khusus dengan Kantor Berita RMOL Jabar.

Namun, dalam sidang Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Majalengka, Bambang Suryadi melalui utusannya merasa belum puas lantaran KPU berhalangan hadir, sehingga diperlukan sidang ulang.

Berdasarkan informasi yang diterima RMOL Jabar dan menurut keterangan internal Bawaslu Majalengka, Sidang Pemeriksaan dengan Acara Cepat akan kembali digelar pada Senin 13 Mei 2019 mendatang.

Di balik keputusan itu, Bawaslu Majalengka melalui Kordiv Hukum, Penindakan dan Pencegahan (HPP), Abdul Rosyid menyarankan pelapor untuk menyelesaikan materi gugatan ke peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Konstitusi.

"Dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Majalengka menyampaikan kepada pelapor untuk menyelesaikannya di Mahkamah Konstitusi sesuai yang telah dijadwalkan," pungkas Abdul Rosyid tadi malam. [aga]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Jaga Kebersihan Pantai

Jaga Kebersihan Pantai

SABTU, 22 JUNI 2019 , 16:42:00