Kerja KPK Di Bandung Barat Belum Tuntas

Hukum  SENIN, 13 MEI 2019 , 17:36:00 WIB | LAPORAN: TRI JUNARI

Kerja KPK Di Bandung Barat Belum Tuntas

Asep Suhardi /RMOLJabar

RMOLJabar. Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandung Barat belum tuntas. Pasalnya, 14 orang Kepala Dinas yang memiliki catatan hukum kasus gratifikasi tanggung renteng biaya Pilkada Bupati Abubakar tahun 2014 masih bercokol di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

14 Kepala Dinas itu ialah Kepala BPKD, Asep Sodikin yang kini menjabat Sekda, Kepala Diskominfo Ludi Awaludin, Kadisdik Imam Santoso, Kadinkes Hernawan Widjajanto, Kadishub Ade Komarudin, Kepala Inspektorat Yadi Azhar, Kadis Perikanan dan Peternakan Undang Husni Thamrin, Kadis LH Apung Hadiat Purwoko, Kadisnakertrans Iing Solihin, Kadis PMPTSP Ade Zakir, Kadis Koperasi dan UMKM Ade Wahidin, Kadis Budpar KBB Sri Dustirawati, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Ida Nurhamida, Kadis PUPR Anugrah.

Perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu sendiri sudah inkrah dan memutus pidana 5 tahun 6 bulan bagi Bupati Abubakar, sementara pengepul tanggung renteng Kepala Bappelitbangda Adiyoto 4 tahun 5 bulan dan mantan Kepala Disperindag Weti Lembanawati 5 tahun penjara kemudian pemberi uang Kepala BKPSDM Asep Hikayat 2 tahun penjara.

Tokoh pendiri KBB, Asep Suhardi mengatakan, dalam persidangan terbukti bahwa uang yang disetor Adiyoto juga berasal dari 14 kepala dinas yang saat ini masih berkeliaran menduduki jabatan penting di pemerintahan Bupati Aa Umbara dan Wakilnya Hengky Kurniawan.

"Asep Hikayat pemberi dihukum 2 tahun, Nah yang lainnya ini kok gak dihukum!?. Jangan sampai ada anggapan boleh korupsi asal jangan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Itu kan berbahaya,"ungkap Ado sapaan akrabnya, Senin (13/5).

Menurut Ado, dalam fakta pengadilan di rentang Desember 2017 sampai April 2018 setidaknya Wetty dan Adiyoto menyetorkan uang sebesar Rp860 juta pemberian dari para kadis kepada Abubakar.

Meski bukti pengakuan, Ado berharap 14 kadis yang terbukti melakukan pemberian uang diproses seperti Asep Hikayat, bukan malah diberi jabatan kembali sehingga berpotensi mempertahankan budaya korupsi di pemkab Bandung Barat.

"Mereka itu akan menjadi duri dalam daging di pemerintahan hari ini, jika terus ada saya yakin trush atau kepercayaan masyarakat pada pemerintahan Aa-Hengky diidentikkan dengan pemerintahan Abubakar,"katanya.

Atas dasar itu, lanjut Ado, dirinya berharap KPK menuntaskan kasus ini hingga tidak ada lagi yang bermain dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

"Tinggal keseriusan saja dari penegak hukum, pintu masuknya sudah jelas. Bersihkan saja supaya Bandung Barat bersih dan Lumpaat,"tandasnya.

Terpisah, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) KBB yang juga Ketua Tim Gabungan Partai Koalisi AKUR, Dona Ahmad Muharam mewanti Bupati agar Pemkab Bandung Barat bekerja keras membangun sistem kepegawaian yang kokoh dengan tidak melakukan praktik jual beli jabatan.

"Selain itu, kami sangat tidak mengharapkan terjadinya praktik jual beli jabatan karena lemahnya pengawasan," ucapnya.

Menurutnya, partai koalisi akan mengawal dan mengawasi proses pengisian jabatan dan pembinaan terhadap ASN yang menjadi komitmen kepala daerah terpilih ketika masa kampanye dulu. pengawasan dan pembinaan ini juga harus diikuti dengan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap para pelaku jual beli jabatan.

"Proses seleksi pengisian jabatan harus dilakukan secara terbuka. Kalau ditemukan ada praktik-praktik seperti itu maka kami akan mengambil sikap tegas," kata Dona.

Dona menambahkan, Komisi ASN dan KPK sedang berupaya cari solusi agar praktik jual beli jabatan tak terus terulang. Hal ini penting supaya reformasi birokrasi di Indonesia khususnya di Bandung Barat dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.

"Ada beberapa hal yang harus disinkronkan, masalah apa yang jadi hambatan sambil melibatkan dan berkonsultasi dengan KPK dan Komisi ASN untuk mencari solusi terbaik, sehingga reformasi birokrasi berjalan dengan baik,"katanya.

Saat dikonfirmasi, Bupati Aa Umbara mengakui tidak mudah merubah kultur negatif yang sudah mengakar di beberapa jajaran pemerintah KBB. Sejumlah langkah dilakukan agar perilaku koruptif dalam pemerintahannya tidak terjadi.

"Tidak mudah memang, tetapi dari mereka itu ada juga yang mau melakukan karena terjebak sistem, makanya sejak saya menjabat Bupati program penguatan SDM seperti Subuh dan Dhuha berjamaah dilakukan. Disamping itu sebagai bentuk transparansi, penerapan sistem digital dalam penyelenggaraan pemerintahan akan diterapkan seperti e-Planning dan e-Budgeting,"katanya.[son]

Komentar Pembaca