Sebagai Daerah Penyangga Ibukota, Kabupaten Bogor Tak Miliki Road Map Pembangunan Yang Jelas

Politik  SELASA, 14 MEI 2019 , 22:28:00 WIB | LAPORAN: YUDHA SATRIA

Sebagai Daerah Penyangga Ibukota, Kabupaten Bogor Tak Miliki Road Map Pembangunan Yang Jelas

Mulyadi/Net

RMOLJabar. Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Mulyadi menilai, Kabupaten Bogor menjadi daerah yang sangat strategis dan bisa ikut bergeliat dengan pesat memanfaatkan bonus demografi sebagai daerah penyangga Ibu kota.

Pasalnya, Kabupaten Bogor yang berpenduduk hampir 6 juta orang dengan APBD sekitar 7 Trilyun bahkan lebih adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Ibu kota Jakarta.

Namun, melihat realita yang dilihat, kata Mulyadi, masih sangat banyak sektor pembangunan dan pola pelayanan yang tidak bisa dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat Kabupaten sendiri.

"Pemerintahan kabupaten Bogor seperti tidak memiliki roadmap terhadap pola pembangunan, seolah tidak memiliki blueprint yang jelas bagaimana Kabupaten Bogor hari ini dan masa yang akan datang," kata Mulyadi, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (14/5).

Menurutnya, kegiatan roda pemerintah dan pola pembangunan seperti sudah terkondisikan dengan SOP pembangunan yang terkesan sudah terencana baik.

Selain itu, lanjut Mulyadi, proses dan monitoring serta evaluasi hasil pembangunan, anggaran yang dimiliki dipergunakan hanya sebagai kegiatan rutin dan cenderung seremonial dan retorika belaka.

"Aparat pemerintah seperti menjadi pelayan bagi kepentingan kelompok tertentu bukan pelayan masyarakat, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap mindset birokrat, apakah mereka sedang ketakutan akan kehilangan jabatan dengan segala fasilitas atau malah menjadi bagian yang turut menikmati indikasi penyimpangan teradap tatakelola APBD," jelasnya.

Lebih lanjut, Mulyadi menyatakan, usulan terkait segera dilakukannya audit investigasi terhadap APBD Kabupaten Bogor dan penguatan terhadap penguatan sistem monitoring terhadap proses pelaksanaan dan pelaksana pembangunan dimulai dari proses perencanaan sampai penyerahan hasil pembangunan adalah tugas bersama stakeholder kabupaten Bogor.

"Karena ini menjadi sangat mendesak sebelum DNA koruptor semakin menyebar dan merasuk keseluruh penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bogor yang pada ujungnya akan menyengsarakan masyarakat kabupaten Bogor,"

Sehingga, lanjut Mulyadi, cita-cita mewujudkan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia, bukan hanya menjadi jargon kosong dan jualan politik semata. Tapi, betul-betul bisa terbukti dan segera menghilangkan indikasi kecurigaan birokrat yang menjadi pelayan kepentingan kelompok bukan pelayanan masyarakat.

"Semoga DNA koruptor segera hilang dari 'Bumi Tegar Beriman'," tandasnya. [gan]

Komentar Pembaca
Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 23:19:03

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 14:31:46

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 21:08:45

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad