BPN Keluhkan Pemkab Karawang Tidak Pro Aktif Soal PTSL

Pemerintahan  RABU, 15 MEI 2019 , 12:23:00 WIB | LAPORAN: NURJAYA BACHTIAR

BPN Keluhkan Pemkab Karawang Tidak Pro Aktif Soal PTSL

Wing/RMOLJabar

RMOLJabar. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Tahun 2019 di Kabupaten Karawang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pasalnya, dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya kendala. Diantara sebagian besar Kepala Desa melalui APDESI (Asosiasi Kepala Desa) meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang agar menunda pelaksanaan program PTSL atau pembuatan sertifikat masal.

Alasan  penundaan permintaan pelaksanaan program PTSL tersebut karena para Kepala Desa menganggap biaya persiapan sebesar Rp150 ribu yang diatur dengan Peraturan Bupati dirasakan tidak memadai. Mereka meminta agar penentuan biaya itu ditinjau kembali.

Adanya permintaan penundaan program PTSL, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang sangat membutuhkan dukungan Pemkab Karawang agar target PTSL yang diberikan dapat tercapai dan selesai tepat waktu.

"Kami minta dukungan dari semua pihak, khususnya Bupati selaku pembuat kebijakan Pemkab Karawang untuk memerintahkan kepada semua kepala desa dan masyarakat agar mendukung dan mengikuti kegiatan ini (program PTSL) supaya bisa mencapai target dan PAD juga bisa meningkat,” ungkap Kasubag Tata Usaha Kantor BPN Karawang, Wing saat ditemui di kantornya, Rabu (15/5).

Menurutnya, untuk mempercepat program  PTSL ini agar masyarakat segera melengkapi semua persyaratan. Sebab pihaknya juga tidak mengetahui pendaftar yang sudah masuk tapi tidak bisa diteruskan karena semua persyaratan pensertipikatan dari masyarkat belum masuk.

"Ketika dilakukan monev oleh Kanwil BPN Jabar minggu beberapa waktu yang lalu Kantor Pertanahan Kab. Karawang capaiannya masih di bawah 5 persen, sangat jauh dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat,” katanya.

Contohnya, di Kabupaten Purwakarta saja program PTSL ini sudah mencapai 14 ribu. Sementara untuk Karawang dari target 43 ribu sertifikat tapi realisasinya masih sedikit.

Dia meuturkan, untuk pengukurannya sudah 18 ribu bidang, hanya data yuridisnya dari masyarkat sebagai pemohonnya belum dilengkapi. Sehingga prosesnya belum bisa dilanjutkan ke tahap penerbitan sertipikat.

"Sulit melengkapi data-data yang yuridisnya,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, program PTSL ini sudah dilakukan dan diawali dengan kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh Pihak Pemerintah Daerah, Dandim, pihak Kejari, Polres, Camat dan para kepala desa.

"Bahkan selanjutnya dalam pelaksanaannya kita juga sudah melakukan penyuluhan ke setiap desa, tapi keikutsertaan masyarakat masih sangat minim,” ujarnya.

Untuk itu, harus ada serta ditunjang kebijakan dari Pemkab Karawang untuk mendukung program PTSL ini dengan mengakomodir kesulitan-kesulitan dari masyarakat tersebut. Sebab program PTSL ini bukan hanya merupakan tugas instansi ATR/BPN, tapi merupakan program pemerintah pusat yang harus didukung oleh Pemerintah Daerah.

"Kita sudah menyampaikan adanya program ini, kita minta dukungan program ini,” ucapnya.

Padahal, menurut Wing, adanya program PTSL ini memiliki banyak manfaat bagi Pemkab Karawang khususnya berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semakin meningkat. Belum ketika ada jual beli tanah, maka akan mendapat Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Syaratnya ya harus menyelesaikan program PTSL ini,” pungkasnya. [gan]

Komentar Pembaca