Pemuda Dan Mahasiswa Bandung Raya Tolak People Power

Politik  RABU, 15 MEI 2019 , 15:50:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

Pemuda Dan Mahasiswa Bandung Raya Tolak People Power

RMOLJabar

RMOLJabar. Komite Pemuda dan Mahasiswa Pengawal Konstitusi menggelar diskusi publik dengan tema "Kepedulian Generasi Muda Milenial Dalam Mengawal Hasil Pilpres 2019 Yang Berlandaskan Konstitusi" bertempat di Caffe The Panas Dalam, Bandung, Jawa Barat.

Dalam diskusi publik ini dihadiri oleh para beberapa narasumber yaitu Ketua GP Ansor Jawa Barat, Deni Ahmad Haidar, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Barat, Rahim Asyik Awanto, Wakil Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat, Fikri Jae, dan Ketua Badko HMI Jawa Barat, Khoirul Anom Gumilar.

Mengawali diskusinya, Theo Cosner selaku Kordinator Komite Pemuda dan Mahasiswa Pengawal Konstitusi Jawa Barat, mengajak generasi milenial dan seluruh lapisan masyarakat untuk menunggu keputusan resmi dari KPU terkait penetapan hasil pilpres 2019.

"Pentingnya menerima apapun hasil resmi KPU di tanggal 22 mei sebagai sebuah keputusan bersama rakyat Indonesia," ucap Theo, dalam sambutannya, Rabu (15/5).

Sementara itu, Deni Ahmad mengatakan, bahwa dalam melihat berjalannya pemilu harus kembali kepada Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Yang ngurus pemilu itu KPU, yang ngurus pelanggaran administratif pemilu ada Bawaslu serta yang ngurus pidana pemilu itu Kepolisian, semua itu berdasarkan Undang-Undang" katanya.

Dirinya juga menyesalkan dimana ruang publik mulai penuh dengan ujaran kebencian, saling memaki dan saling mengumpat.

"Sudah tidak ada lagi norma kesopanan dan norma kesantunan di ruang publik," ujarnya.

Selanjutnya, Rahim Asyik menilai, bahwa kelompok masyarakat 45 tahun ke atas yang lebih banyak menyebarkan hoaks.

"Karena generasi 45 tahun ke atas tidak terlalu mengerti teknologi, padahal ada aplikasi yang dapat memverifikasi hoaks tersebut namun pada kenyataannya mereka tidak mengerti cara menggunakannya," katanya.

Ia juga menambahkan, bahwa hoaks terkait politik berada di peringkat ketiga tertinggi hoaks yang sering dibuat.

"Ini karena hoaks ada dua tipe yaitu hoaks yang beritanya benar namun digunakan untuk menjatuhkan kelompok tertentu dan hoaks yang memang infonya salah tapi disebarkan, ini sangat cocok dalam isu politik," ungkapnya.

Terkait dinamika generasi milenial, Fikri Jae menyatakan, tahun ini politik sangat diminati oleh generasi milenial.

"Di Jawa Barat saja jumlahnya ada 12 juta jiwa, sangat berpotensi dan menjadi perebutan aktor politik," ucapnya.

Akan tetapi, lanjut Fikri, sifat dari generasi milenial yang sangat instan menyebabkan ketika memasuki dunia politik kebanyakan menjadi politisi dadakan.

"Ini sangat berbahaya ketika ke depan mereka menjadi politisi yang tidak melakukan verifikasi atas berita yang beredar, bisa menimbulkan hoaks," jelasnya.

Sementara itu, Anom menilai, jika mahasiswa dan pemuda harus berada di jalan tengah arus perbedaan politik.

"Mahasiswa dan pemuda harus berada di jalan tengah, jalan yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Undang-Undang yang berlaku sehingga bisa menjadi semakin kritis," katanya.

Menurutnya, ada masalah dalam pemilu tahun 2019 namun tidak boleh dengan cepat disimpulkan.

"Kita harus lihat indikatornya, harus lihat kajiannya, harus evaluasi pelaksanaan pemilu, namun tahapan pemilu belum selesai, tapi sudah ada isu mendelegitimasi Pemilu tahun 2019," pungkasnya.

Diakhir diskusinya, baik narasumber dan peserta membacakan deklarasi, menolak segala bentuk provokasi dan ajakan people power serta berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. [jar]

Komentar Pembaca
Wartawan Diselamatkan TNI

Wartawan Diselamatkan TNI

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 12:00:00

Prabowo Tenangkan Pendukung: Kekerasan Jangan Dibalas Kekerasan
Sampai Hari Raya

Sampai Hari Raya

KAMIS, 23 MEI 2019 , 10:00:00