Demokrasi Pancasila Perlu Keteladanan

Politik  KAMIS, 16 MEI 2019 , 02:28:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Demokrasi Pancasila Perlu Keteladanan

Liona Nanang Supriatna/Ist

RMOLJabar. Kondisi politik semakin memanas jelang pengumuman resmi KPU pada 22 Mei 2019. Oleh karena itu, Elit Politik seharusnya memberikan contoh pendidikan politik dan komunikasi politik yang sesuai dengan etika politik Pancasila.

Demikian dikatakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Liona Nanang Supriatna dalam rilis yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (15/5).

"Keadaan yang tidak sehat ini tidak hanya dialami oleh elit politik melainkan juga oleh seluruh lapisan masyarakat bahkan sampai berpengaruh pada hubungan kekeluargaan, hal ini diakibatkan oleh tidak dewasanya elit politik di Indonesia dalam berdemokrasi yang berlawanan arah dengan tumbuhnya eforia kesadaran politik dalam masyarakat yang cukup tinggi," ungkap Liona.

Bahkan Liona menegaskan, bangsa Indonesia akan mengalami tamparan keras apabila ada pihak-pihak yang bertindak inkonstitusional, seperti people power.

"Selama ini Bangsa Indonesia dikenal memiliki nilai-nilai Pancasila yang sudah diakui di dunia. Rakyat Indonesia telah melaksanakan 'kedaulatan rakyat' melalui pemilihan umum serentak yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, apabila ada pihak-pihak yang tidak puas maka semua pihak wajib menempuh penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan hukum positif Indonesia," tegasnya.

Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubunganya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara termasuk mengikuti tahapan-tahapan Pemilu.

"Pertama, berdasarkan sila Ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia sesungguhnya bukanlah negara teokrasi dan bukan negara liberal, Indonesia mengakui nilai-nilai agama masuk ke dalam wilayah publik, termasuk politik, namun tidak ada landasan hukum bahwa pemilu tahun 2019 merupakan kemenangan ataupun kekalahan satu agama apapun," tutur Liona.

Begitu juga pada Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Politik di Indonesia harus dijalankan dengan semangat keadaban dalam kerangka masyarakat demokratis yang menjunjung supremasi hukum.

"Yang ketiga, Persatuan Indonesia, praktik politik di Indonesia harus diarahkan pada semangat menjaga kebhinnekaan dalam kerangka NKRI. Maka dari itu Polri harus secara konsisten melakukan penegakan hukum terhadap praktik politik yang mengancam kebhinnekaan," papar Liona.

Di Sila keempat yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, segala praktik penyelenggaraan negara termasuk apa yang dilakukan KPU telah mewakili kepentingan rakyat (legitimasi rakyat), dan berdasarkan prinsip-prinsip moralitas (legitimasi moral).

"Kelima, Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, penyelenggaraan Pemilu oleh KPU telah dilaksanakan dan diarahkan agar pemiu dapat terlaksana secara demokratis dan kelak akan terwujudnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.

Liona menilai, segala keputusan KPU wajib kita hormati bersama. Sebab, KPU sebagai penyelenggara Pemilu sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan etika politik.

"Kekuasaan dan penyelenggaraan pemilu telah berdasarkan Asas Legalitas (Legitimasi Hukum), Asas Demokrasi (Legitimasi Demokrasi), dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral (Legitimasi Moral)," pungkasnya. [aga]


Komentar Pembaca
Wartawan Diselamatkan TNI

Wartawan Diselamatkan TNI

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 12:00:00

Prabowo Tenangkan Pendukung: Kekerasan Jangan Dibalas Kekerasan
Sampai Hari Raya

Sampai Hari Raya

KAMIS, 23 MEI 2019 , 10:00:00