Tak Mengakui Pemerintahan Sah, TKD : Tidak Usah Tinggal Di Indonesia

Politik  KAMIS, 16 MEI 2019 , 15:34:00 WIB | LAPORAN: FAJAR SIDIQ SUPRIADI

Tak Mengakui Pemerintahan Sah, TKD : Tidak Usah Tinggal Di Indonesia

Bagus Pekik /RMOLJabar

RMOLJabar. Ketua Tim Kemenangan Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin Kota Sukabumi, Bagus Pekik menyindir Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.

Menurutnya, apabila tidak mengakui Pemerintahan Indonesia periode 2019-2024, tidak usah tinggal di Indonesia. "Kalau beliau tidak mengakui pemerintahan yang sah, tidak usah tinggal di Indonesia," ujarnya kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (16/5).

Apalagi sampai memprovokasi untuk tidak membayar pajak. Padahal sebagai Warga Negara Indonesia, itu memiliki keterikatan dengan norma dan aturan bernegara. Di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara.

"Contohnya bayar pajak. Jadi kalau tidak mengakui pemerintahan, tidak mau bayar pajak, ya jangan ngambil hak sebagai warga negara," ucapnya.

Menurutnya, apabila tidak mengakui pemerintah yang sah, caleg oposisi tidak usah ngantor di senayan. Selain itu tidak usah menerima gaji sebagai anggota dewan. "Jangan hah-haknya tetap diambil, namun kewajibannya diabaikan. Itu pinter sendiri namanya," ungkapnya.

Menurutnya, semua pihak harusnya mengajarkan hal positif kepada masyarakat. Termasuk taat pada aturan main dan buka membuat aturan sendiri. "Kekecewaan di pilpres, ya diselesaikan melalui mekanisme yang ada. Negara menjamin hal tersebut melalui jalur hukum yang benar, bukan mengajak kepada hal inkonstitusional. Mari cerdas menjadi warga negara dan bijak dalam menyikapi setiap masalah yang ada," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono meminta agar pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

Menurut Arief, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga. Pertama, dengan menolak membayar pajak kepada pemerintah. Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah. [din]



Komentar Pembaca
Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

SELASA, 12 NOVEMBER 2019 , 20:09:14

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

SENIN, 11 NOVEMBER 2019 , 17:50:00

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

SABTU, 09 NOVEMBER 2019 , 22:30:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA
IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00