Tak Mengakui Pemerintahan Sah, TKD : Tidak Usah Tinggal Di Indonesia

Politik  KAMIS, 16 MEI 2019 , 15:34:00 WIB | LAPORAN: FAJAR SIDIQ SUPRIADI

Tak Mengakui Pemerintahan Sah, TKD : Tidak Usah Tinggal Di Indonesia

Bagus Pekik /RMOLJabar

RMOLJabar. Ketua Tim Kemenangan Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin Kota Sukabumi, Bagus Pekik menyindir Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.

Menurutnya, apabila tidak mengakui Pemerintahan Indonesia periode 2019-2024, tidak usah tinggal di Indonesia. "Kalau beliau tidak mengakui pemerintahan yang sah, tidak usah tinggal di Indonesia," ujarnya kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (16/5).

Apalagi sampai memprovokasi untuk tidak membayar pajak. Padahal sebagai Warga Negara Indonesia, itu memiliki keterikatan dengan norma dan aturan bernegara. Di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara.

"Contohnya bayar pajak. Jadi kalau tidak mengakui pemerintahan, tidak mau bayar pajak, ya jangan ngambil hak sebagai warga negara," ucapnya.

Menurutnya, apabila tidak mengakui pemerintah yang sah, caleg oposisi tidak usah ngantor di senayan. Selain itu tidak usah menerima gaji sebagai anggota dewan. "Jangan hah-haknya tetap diambil, namun kewajibannya diabaikan. Itu pinter sendiri namanya," ungkapnya.

Menurutnya, semua pihak harusnya mengajarkan hal positif kepada masyarakat. Termasuk taat pada aturan main dan buka membuat aturan sendiri. "Kekecewaan di pilpres, ya diselesaikan melalui mekanisme yang ada. Negara menjamin hal tersebut melalui jalur hukum yang benar, bukan mengajak kepada hal inkonstitusional. Mari cerdas menjadi warga negara dan bijak dalam menyikapi setiap masalah yang ada," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono meminta agar pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

Menurut Arief, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga. Pertama, dengan menolak membayar pajak kepada pemerintah. Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah. [din]



Komentar Pembaca
Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

Shalat Jenazah Ustadz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 02:38:00

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara

SELASA, 11 JUNI 2019 , 23:16:00

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

Mantan Kasal Shalat Ied Di Banuraja

RABU, 05 JUNI 2019 , 13:39:00