Elemen Pemuda Cium Aroma Disharmoni Umbara-Hengky

Pemerintahan  KAMIS, 16 MEI 2019 , 18:32:00 WIB | LAPORAN: TRI JUNARI

Elemen Pemuda Cium Aroma Disharmoni Umbara-Hengky

Aa Umbara dan Henky Kurniawan /RMOLJabar

RMOLJabar. Pernyataan Wakil Bupati (Wabup) Bandung Barat, Hengki Kurniawan yang kerap mengkritik kebijakan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mendapat sorotan dari elemen kepemudaan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Kondisi itu dinilai membuat gaduh dan semakin memperjelas adanya disharmonisasi diantara keduanya, sehingga membuat ASN dan masyarakat KBB trauma pengalaman bupati dan wabup KBB yang selalu pecah kembali terulang.

"Pernyataan Wabup Hengki sering melempar bola panas dan polemik di masyarakat. Itu tidak baik karena membuat kegaduhan dan mencirikan jika ada disharmonisasi antara bupati dan wakil bupati," kata Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) KBB, Lili Supriatna di Padalarang, Kamis (16/5).

Lili menilai, sebagai wakil bupati, semestinya ucapan atau statmen Hengki Kurniawan harus mencirikan sebagai seorang negarawan. Apa yang disampaikan harus dipertimbangkan matang-matang jangan asal ucap.

"Sebagai wakil bupati seharusnya lebih berhati-hati mesti selaras dengan bupati, kebijakan apapun yang diposting menjadi panduan masyarakat," ungkap Lili.

Dia mencontohkan, soal kritikan Hengki terkait mutasi dan rotasi jabatan yang saat ini sedang menghangat, bahwa dia merasa tidak dilibatkan. Sebelumnya pernah juga mencuat perbedaan pandangan antara pernyataan Bupati Aa Umbara dan Hengki soal dugaan PNS berpolitik, lalu permasalahan KONI, dan beberapa lainnya.

"Semestinya pernyataan bupati dan wakil bupati harus saling menguatkan, bukan malah saling kontra atau serang. Itu tidak baik di mata publik. Pejabat SKPD pasti bingung melihat tingkah pimpinannya, jangan sampai ada dua matahari di pemerintahan. Kalaupun ada perbedaan, sebaiknya dikomunikasikan dulu di internal sebelum disampaikan ke luar dan jadi opini di publik," jelasnya.

Dirinya menduga ada komunikasi yang salah atau ada saluran yang tersumbat diantara bupati dan wakil bupati. Disinilah semestinya peran dari tim koalisi partai pendukung bisa menjembatani atau mencairkan suasana sehingga disharmonisasi berubah jadi harmonis. Sebab yang tampak sekarang seperti wakil bupati yang tidak diberi peran, padahal bupati sudah membagi tugasnya sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Salah satunya adalah, bahwa wakil bupati memiliki tugas membantu bupati dalam memimpin jalannya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, memantau dan mengevaluasi setiap penyelenggaraan pemerintahan, dan memberi saran serta pertimbangan.

"Wabup itu kan bukan LSM atau artis yang sedang bermain sinetron di pemerintahan. Sekarang bukan waktunya pencitraan atau saling serang, sebagai satu paket pemenang pilkada, bupati dan wakil harus memikirkan untuk mewujudkan visi misi sesuai janji kampanye untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya. [din]



Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Anak Pengungsi Dan Debu Jalanan

Anak Pengungsi Dan Debu Jalanan

KAMIS, 11 JULI 2019 , 04:26:00