Tak Gelar PSU, KPU Cimahi Diadukan Ke Bawaslu Jabar

Politik  RABU, 22 MEI 2019 , 12:04:00 WIB | LAPORAN: TRI JUNARI

Tak Gelar PSU, KPU Cimahi Diadukan Ke Bawaslu Jabar

Ilustrasi KPU/Net

RMOLJabar. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi kepada Bawaslu Jawa Barat atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.

Dilaporkannya penyelenggara Pemilu 2019 itu dikarenakan KPU Kota Cimahi tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 114 Padasuka, Cimahi Tengah.

Padahal menurut Bawaslu, permasalahan di TPS 114 Padasuka sudah memenuhi unsur pelanggaran yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Dugaan pelanggarannya karena KPU Kota Cimahi tidak melaksanakan rekomendasi PSU. Ada dugaan pelanggaran administrasi Pemilu," tegas Komisioner Bawaslu Kota Cimahi, Dyar Ginanjar saat ditemui di Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi, Jalan Sangkuriang, Rabu (22/5).

Seharusnya, ungkap dia, KPU Kota Cimahi melakukan PSU 27 April lalu tapi urung dilaksanakan karena dianggap tak memenuhi syarat. Kemudian, Bawaslu kembali melakukan penelusuran, dan dibuatlah laporan ke Bawaslu Jabar yang dilengkapi dengan berkas serta alat bukti.

Berkas laporan itu masuk 7 Mei ke Bawaslu Jabar. Kemudian, 17 Mei ada putusan awal bahwa berkas pelaporan dengan terlapor KPU Kota Cimahi dinyatakan lengkap dan memenuhi unsur adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.

"Kajian kami kuat, intinya syarat formil dan materil terpenuhi secara administrasi," kata Dyar.

Selanjutnya, sidang dan pemeriksaan dugaan pelanggaran itu akan dilakukan oleh Bawaslu Jabar. Jika terbukti bersalah, KPU Kota Cimahi hanya akan diberikan sanksi pelanggaran administrasi.

Terpisah, Ketua KPU Kota Cimahi, Mochamad Irman menyatakan siap menghadapi sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh pihaknya karena tak menjalankan rekomendasi Pemilu.

"Harus siap untuk membuktikan apakah dugaan itu benar tidak. Nanti putusannya tergantung proses persidangan yang akan diputus pimpinan sidang," ujar Irman. [gan]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Hadiri Peringatan HANI 2019

Hadiri Peringatan HANI 2019

KAMIS, 27 JUNI 2019 , 04:46:00

Jokowi Dan Trump Berbincang

Jokowi Dan Trump Berbincang

SABTU, 29 JUNI 2019 , 14:47:00

Anak Pengungsi Dan Debu Jalanan

Anak Pengungsi Dan Debu Jalanan

KAMIS, 11 JULI 2019 , 04:26:00