KABUPATEN MAJALENGKA

Ogah Serahkan LHKPN, Caleg Terpilih Bisa Didiskualifikasi

Politik  KAMIS, 23 MEI 2019 , 02:48:00 WIB | LAPORAN: AHYARUDDIN ASEP

Ogah Serahkan LHKPN, Caleg Terpilih Bisa Didiskualifikasi

Agus Syuhada/RMOLJabar

RMOLJabar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka menegaskan bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi wajib bagi penyelenggara negara yang terpilih sebagai Anggota Legislatif, baik tingkat DPRD Kota/Kab, Provinsi maupun Pusat.

"LHKPN menjadi kewajiban Caleg, bisa jadi didiskualifikasi kalau sampai ada Caleg yang belum menyerahkan," kata Ketua KPU Majalengka, Agus Syuhada di kantornya, Rabu (22/5).

Agus menyebut, pihaknya telah menyusun draft atau daftar nama-nama Caleg terpilih dari masing-masing parpol untuk kemudian diusulkan penetapan oleh KPU RI.

"Sepanjang pemantauan kita selama ini, Caleg yang diprediksi mendapat kursi, semuanya sudah mematuhi aturan penyerahan LHKPN," tukasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya KPU RI dan KPK bersepakat mewajibkan penyerahan LHKPN bagi Caleg-Caleg terpilih. Batas akhir penyerahan LHKPN pada tanggal 29 Mei 2019, atau 7 hari setelah penetapan nama-nama Anggota Legislatif periode 2019-2024 yang diputuskan oleh KPU RI. [aga]

Komentar Pembaca